Pemerintah Bangun Infrastruktur Dasar Perumahan Perbatasan

VIVA.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak hanya membangun pos lintas batas negara (PLBN) di tujuh lokasi prioritas dalam membangun kawasan perbatasan.

Kementerian yang dikomandoi Basuki Hadimuljono juga memperbaiki infrastruktur dasar, melalui kegiatan pengembangan infrastruktur permukiman (PIP) di kawasan perbatasan. 

Infrastruktur dasar yang dibangun, berupa perbaikan jalan lingkungan, pembangunan instalasi air bersih, penyediaan pengolahan limbah komunal, dan pengelolaan sampah, termasuk pelatihan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Rina Farida, mengatakan dengan perbaikan bangunan pos lintas batas yang lebih bagus dan terpadu, lalu lintas keluar masuk orang dan barang akan meningkat, sehingga bila tidak didukung ketersediaan infrastruktur dasar, permukiman di sekitar akan mengalami degradasi baik ekonomi maupun sosial.

"Makanya, kami buat masterplan-nya dan bangun infrastruktur sebelum perbatasan semakin ramai oleh permukiman. Infrastruktur dasar juga menjadi salah satu pengungkit ekonomi masyarakat sekitar," kata Rina, saat melihat perkembangan pembangunan PLBN Entikong, Kecamatan Sekayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, seperti dikutip dari keterangannya, Jumat 13 Mei 2016.  

Dia menjelaskan, progres pembangunan saat ini sudah mencapai 55 persen dan perbaikan jalan lingkungan di Entikong. 

Dia menuturkan, dengan adanya PIP, misalnya jalan lingkungan yang sudah diaspal, atau dibeton, masyarakat sekitar perbatasan dapat membawa berbagai hasil kebunnya lebih lancar, sekaligus membuka keterisoliran. 

Hal tersebut, merupakan dukungan terhadap agenda prioritas Nawa Cita membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Berikut, sembilan kawasan PIP di perbatasan yang saat ini tengah dikebut pembangunan infrastrukturnya yang merupakan program multiyears:

1. Permukiman Long Apari di Kabupaten Mahakam, Kalimantan Timur dengan anggaran sebesar Rp64 miliar. Waktu pelaksanaan 2015-2016.

2. Permukiman Sebatik Tengah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur dengan anggaran Rp92 miliar. Waktu pelaksanaan 2015-2017.

3. Permukiman Aruk Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dengan anggaran Rp63 miliar. Waktu pelaksanaan 2015-2017.

4. Permukiman Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan anggaran Rp66 miliar. Waktu pelaksanaan 2015-2017.

5. Permukiman Motamassin Kobalima Timur di Kabupaten Malaka, NTT dengan anggaran Rp82 miliar. Waktu pelaksanaan 2015-2017.

6. Permukiman Wini Insana Utara di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT dengan anggaran Rp82 miliar. Waktu pelaksanaan 2015-2017.

7. Permukiman Skouw Muara Tami di Kota Jayapura, Papua dengan anggaran Rp95 miliar. Waktu pelaksanaan 2015-2017.

8. Permukiman Motaain di Kabupaten Belo, NTT dengan anggaran Rp92 miliar. Waktu pelaksanaan 2015-2017.

9. Permukiman Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan anggaran Rp125 miliar. Waktu pelaksanaan 2015-2017.

(asp)

Halaman Selanjutnya

Hal tersebut, merupakan dukungan terhadap agenda prioritas Nawa Cita membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.