Belanja Baru 28%, Darmin Soroti Akselerasi Serapan KL
- Chandra G Asmara / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Realisasi belanja yang digelontorkan pemerintah sampai dengan 8 Mei 2016 tercatat hanya sebesar 28 persen dari total target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016 sebesar Rp2.095,7 triliun.
Padahal, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar proses penyerapan anggaran bisa dipercepat di awal tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui bahwa situasi ekonomi global pada tahun ini masih belum sepenuhnya pulih.
Pada akhirnya, mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi dalam negeri. Misalnya, dari akselerasi penerimaan negara terutama di sektor perpajakan.
“Ekspor dan impor sedang turun. Kegiatan perusahaan juga banyak tersendat. Tapi, memang penerimaan kita agak kurang di area perpajakan,” kata Darmin kepada VIVA.co.id, saat ditemui di kantornya, Selasa malam, 10 Mei 2016.
Harapan Presiden, tutur dia, adalah bagaimana setiap kementerian/lembaga mampu mengikuti jejak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bisa langsung tancap gas di awal tahun 2016.
Namun, nyatanya realisasi penyerapaan di awal tahun justru tidak jauh berbeda dibandingkan tahun lalu.
“Tadinya memang semangat di awal, ternyata tidak berlanjut di kementerian yang lain. Prosesnya memang lambat,” cetus Darmin.
Sementara David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia, saat berbincang dengan VIVA.co.id mengharapkan, belanja pemerintah, terutama belanja modal mampu dioptimaisasi dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pada kuartal II-2016.
Di tengah tingkat konsumsi yang relatif belum stabil, serta situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, gelontoran belanja pemerintah dinilai menjadi salah satu alternatif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga saat ini, pekerjaan rumah pemerintah pun tetap harus dikerjakan.
“Masih banyak pekerjaan, terutama bagaimana mengakselerasi belanja terutama di sektor infrastruktur,” tegas David.
Pungutan Cukai Plastik Ditargetkan Rp1 Triliun
Hal itu diusulkan dalam APBN-P 2016.
