DPR Desak Pemerintah Peduli Kreativitas Guru dan Siswa
- ANTARA FOTO/Tommy Saputra
VIVA.co.id – Daya saing suatu bangsa ditentukan seberapa kuat modal manusia yang dihasilkan pendidikan. Kreativitas yang dihasilkan guru dan siswa perlu mendapat perhatian dan kepedulian dari pemerintah, sehingga dapat berkembang, memiliki daya saing, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggota Komisi X DR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dedi Wahidi mengatakan, Komisi X menemukan kreativitas guru dan siswa yang menghasilkan pembuatan alat produksi dan pencampur bahan-bahan batu bata, serta beberapa alat produksi lainnya. Produksinya ini sudah banyak dipesan oleh beberapa kalangan masyarakat dan beberapa daerah, namun mereka masih mengalami kesulitan dalam permodalan.
“Pemerintah harus peduli kreativitas guru dan siswa. Ini sangat ditunggu masyarakat, dan pemesananannya sampai mengantri. Mereka masih mengalami permasalahan permodalan, karena kalau tidak diberi bantuan modal untuk pembelian bahan-bahan dan alat, maka akan lambat pertumbuhannya,” kata Dedi Wahidi, di SMK 3 Palangka Raya, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi X di Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 3 Mei 2016.
Dedi mengkritik kebijakan prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu infrastruktur, pangan, energi, maritim, wisata, sedangkan pendidikan tidak masuk prioritas. Menurutnya, ini bertentangan dengan Undang-Undang dan visi misi Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia, yang memprioritaskan nomor satunya adalah pendidikan, sementara pemerintah sudah tidak memasukkan pendidikan dalam prioritas pembangunan.
“Ini memjadi permasalahan di masyarakat. Harapan saya laksanakan amanat Undang-Undang 20 persen bidang pendidikan. Kalau itu dilaksanakan infrastruktur sekolah tercukupi, kualitas siswa dan guru meningkat,” kata Dedi Wahidi, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Cirebon, Kota Cirebon dan Indramayu (Jawa Barat VIII). (www.dpr.go.id)
Golkar, Gonjang-ganjing Koalisi dan Poros Tengah
Gonjang-ganjing koalisi pilpres yang belum reda, tidak terlepas dari sikap Golkar yang belum final memutuskan posisi politiknya.
