Ardin Desak Pemerintah Adil Dalam Proses Tender
VIVA.co.id – Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (Ardin) Indonesia berupaya keras mendorong para pemangku jabatan agar memperhatikan masa depan para pelaku usaha di bidang pengadaan barang jasa, dan distribusi.
Hal itu diutarakan Ketua Umum Ardin Indonesia, Bambang Soesatyo dalam sambutannya di acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawah Nasional (Munas) Ardin Indonesia yang digelar dua hari 28-29 April 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
"Karena berbagai persoalan terjadi di lapangan antara lain, dalam menghadapi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam proses tender pengadaan barang dan jasa, baik pemerintah, swasta, maupun BUMN," kata Bambang.
Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPRI RI itu menuturkan, peran Menteri Dalam Negeri (mendagri) sebagai pembina kepala daerah bisa melindungi peran pelaku usaha yang saat ini mengalami kesulitan. Pasalnya, selama ini di daerah, tender pemerintah kerap menjadi permainan.
"Jadi yang menang tender, dia lagi, dia lagi. Kami (Ardin Indonesia) menaruh harapan besar pada mendagri, berikan imbauan kepada kepala daerah untuk mendahulukan produk dalam negeri dan utamakan pelaku usaha lokal, agar UKM lokal juga terbantu," kata dia.
Menurut politisi Golkar ini, usahawan nasional dapat memberikan konstribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan lebih memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh stakeholder.
"Dengan lebih memberdayakan Ardin, dan semua stakeholder, hal itu bisa dilakukan. Kekuatan ini harus di bentengi dan dilindungi untuk menghadapi globalisasi perdagangan yang semakin kompentitif," katanya.
Dia menambahkan, sebagai organisasi yang memayungi seluruh pelaku ekonomi Nasional, khususnya yang bergerak di bidang usaha pengadaan barang dan distribusi, maka pihaknya akan mampu memberikan dukungan jejaring komunikasi, jejaring pembiayaan, jejaring usaha dan perdagangan, jejaring advokasi usaha serta jejaring sumber daya seperti riset dan teknologi, inovasi baru, informasi pasar.
"Karena itu, kerja sama dengan pemerintah, stakeholder, kebijakan dan intelijen usaha dan lainnya, bagi pelaku usaha Nasional sangat diperlukan,” ujarnya. Dengan terbentuknya jejaring ekonomi diantara pelaku ekonomi Nasional, akan tercipta kekuatan dalam kemandirian wirausaha yang mampu membentuk iklim perekonomian kerakyatan.
"Sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Karena itulah, kekuatan ini perlu dibentengi dan perlu melindungi para pelaku usaha Nasional," tutur Bambang.
Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Enam Industri Ini Jadi Andalan
Diharapkan akan membaik pada kuartal ketiga.
