DPR Bentuk Dua Panja Guna Mempercepat Penetapan BPIH

amaah haji di Mina
Sumber :
  • REUTERS/Ahmad Masood

VIVA.co.id – Komisi VIII DPR ingin mempercepat penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Maka itu, sebagian besar masa sidang Komisi VIII DPR belakangan dihabiskan untuk rapat.

Pembatasan Jemaah Haji Lansia, Kemenag Tunggu Surat Resmi Pemerintah Arab

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid, mengatakan demi mempercepat penetapan BPIH, DPR telah membentuk dua Panja. Ia menjelaskan, kedua Panja itu akan bekerja secara paralel, agar dapat saling mengisi dan tentu saling memberikan informasi.

"Bahkan, Komisi VIII kerap menggelar rapat sampai malam, demi membahas keuangan haji dengan BPK, Kemenag dan pakar keuangan,"  ujarnya di Jakarta, Rabu 27 April 2016.

Dukung Prabowo soal Penurunan Biaya Haji 2025, PKS: Sinyal Positif Kesamaan Persepsi Pemerintah

Untuk itu, Komisi VIII DPR meminta secara khusus kepada Kementerian Agama, agar dapat fokus kepada persoalan ini. Hal itu dimaksudkan karena ini menjadi tanggung jawab bersama, agar penetapan BPIH 2016 bisa segera ditetapkan.

Ia menuturkan keterlambatan penetapan BPIH, dikarenakan Komisi VIII bersama BPK masih harus mendalami laporan kuangan haji tahun lalu. Sebagai salah satu acuan penetapan BPIH tahun ini, BPK dan Kemenag banyak menemukan fakta-fakta ketidaksesuaian.

Kemenag Jamin Biaya Haji 2025 Turun, Tanpa Kurangi Kualitas

Ia menerangkan, dari pemeriksaan itu inspektorat Kementerian Agama menemukan setidaknya 24 fakta temuan ketidaksesuaian. Sementara, ia menambahkan kalau BPK menemukan setidaknya 16 fakta ketidaksesuaian dari laporan keuangan haji tahun lalu. (webtorial)

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid

Panja Haji DPR Usul Pemerintah Indonesia Dirikan RS sendiri di Arab Saudi

Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mendorong Kementerian Agama bangun Rumah Sakit Indonesia sendiri di Arab Saudi.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025