Komisi VII Keluhkan Kelambanan Pemerintah Atasi Listrik
VIVA.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends mengeluhkan kelambanan pemerintah dalam merespons persoalan listrik di sejumlah kawasan pulau terluar.
Padahal, kata dia, listrik merupakan piranti vital yang sangat dibutuhkan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan negara tersebut.
"Ini berkaitan dengan beberapa catatan terkait kelistrikan di Maluku. Kemaren ketika melakukan kunjungan ke beberapa kota yang berkaitan dengan kota di pulau-pulau terluar. Seperti di Pulau Aru, kawasan Maluku Barat Daya," ujarnya di DPR, Jakarta, Rabu 27 April 2016.
Ia menyayangkan PLN mengajukan anggaran yang sangat minim bagi program dana khusus untuk listrik desa. Seharusnya, kata dia, PLN bisa menganggarkan lebih besar demi memaksimalkan program pembangunan kelistrikan yang memadai untuk desa-desa di kawasan perbatasan dan pulau terluar.
"Ini hanya Rp27 miliar untuk pengembangan listrik desa. PLN hanya menyediakan anggaran kecil dan minim. Ini sangat miris," ujarnya.
Disatu sisi, Mercy mengungkapkan program dana khusus untuk desa tersebut belum menunjukkan progres yang jelas.
"Itupun dana khusus listrik desa belum teralisasi sampai saat ini. Ini menjadi persoalan. Mestinya kalau program dari hulu ke hilir sudah bisa cepat," katanya. (webtorial)