Sensus Ekonomi, Jokowi Minta Pengusaha Tak Pelit Data
- REUTERS/Francois Lenoir
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo meminta, para pengusaha untuk jujur dan tidak pelit data saat dilakukan Sensus Ekonomi 2016.
Dengan begitu, data-data yang dikumpulkan melalui sensus ekonomi yang dimulai pada 1-31 Mei 2016, benar-benar data yang valid. Jokowi mengajak para pengusaha apakah itu usah besar, menengah, kecil hingga mikro, untuk memberi data yang benar.
"Ini tidak ada urusannya dengan pajak, tidak usah takut. Kalau usahanya omzetnya 1.000 ya ngomong saja 1.000. kalau 2.000 ya ngomong 2.000, tidak usah didiskon 2.000 ngomong 1.000," kata Presiden Jokowi, saat membuka Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 26 April 2016.
Menurut Presiden, dengan data yang benar nantinya bisa menjadi data pemerintah untuk melihat competitivness atau daya saing usaha dalam negeri akan seperti apa. Dengan begitu, akan dapat diketahui oleh pemerintah sejauh mana kondisi pengusaha kecil dan mikro dalam perkembangannya.
"Sehingga kebijakan apa yang harus kita jalankan itu menjadi semakin siap. Jangan sampai muncul potret yang salah, keliru. Sehingga kita salah mengambil sebuah kebijakan atau memformulasikan kebijakan," ujarnya menambahkan.
Sensus ekonomi ini, lanjut Presiden, bukan tugas mudah. Apalagi, saat ini menjamur bisnis online yang tentu juga harus masuk dalam sensus. Jokowi berpesan, data-data ini nantinya juga menjangkau hingga daerah pedesaan.
"Hasil yang ingin kita dapat, yakni data yang akurat tentang kondisi dan potensi ekonomi dari wilayah terkecil di pedesaan, naik lagi ke kecamatan, ke kabupaten, dan juga dari usaha mikro, kecil, menengah, besar, potret harus kita dapatkan," kata Jokowi.
Akan ada 340 ribu tenaga pendukung survei untuk petugas lapangan. Mereka akan tersebar di 81.789 desa dan kelurahan. Untuk mendukung itu, Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk membantu para petugas tersebut.
"Ini sebuah angka yang besar sekali, tetapi kalau data yang nanti kita peroleh betul, akurat, itulah yang akan kita pakai untuk memformulasikan sebuah kebijakan. Baik kebijakan jangka pendek, menengah, panjan.”
(mus)
Mendag Lutfi Dinobatkan Jadi Pemimpin Terpopuler oleh Warganet
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, dinobatkan sebagai Pemimpin Paling Populer 2021. Penghargaan diberikan oleh PR Indonesia.
