Ketua MPR Minta Aisiyah Jadi Pelopor Sosialisasi Empat Pilar
VIVA.co.id – Ketua MPR RI DR (HC) Zulkifli Hasan meminta agar ibu-ibu Aisiyah menjadi pelopor dalam mengembalikan identitas kita sebagai bangsa yang berdasarkan empat konsensus berbangsa dan bernegara.
"Ibu-ibu Aisiyah hendaknya dapat menyampaikan nilai-nilai Empat Pilar ini di lingkungannya dan di lingkungan lebih luas lagi," kata Zulkifli Hasan.
Zulkifli yang juga anggota keluarga besar Muhammadiyah ini menyampaikan hal itu ketika berbicara di depan sekitar seribu pengurus Aisiyah dari seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan Rapat Kerja Nasional Aisiyah dan Dialog Kebangsaan di Kampus Universitas Aisiyah (Unisa) Kampung Mlangi, Nogotirto, Sleman, Jogjakarta, Jumat, 22 April 2016.
Zulkifli Hasan kembali mengingatkan bahwa 18 tahun reformasi berjalan, Empat Konsensus Berbangsa dan Bernegara sekarang banyak ditinggalkan. Begitu pula Pancasila, menurut para pendidik dan para pengamat, juga ditinggalkan.
"Dulu sosialisasi dilakukan secara masif sampai ke kabupaten, kecamatan, sekarang sudah tak ada lagi. Dan, sekarang sosialisasi hanya dilakukan MPR. Sosialisasi secara masif saja belum tentu berhasil, apa lagi hanya dilakukan oleh MPR," kata Zulkifli.
Untuk itu, Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR telah membicarakan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo agar sosialisai Empat Pilar ini dilaksanakan seperti dulu, maksudnya seperti di era Orde Baru-red), tapi metodenya disesuaikan dengan kondisi sekarang. Usulan serupa juga datang dari salah seorang peserta Rakernas Aisiyah, agar sosialisasi Empat Pilar ini dikembalikan seperti Penataran P-4 zaman dulu.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli kembali menegaskan bahwa kita telah sepakat seperti yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa rakyatlah yang berdaulat, atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Untuk melaksanakan kedaulatas rakyat itu kita sepakat menggunakan sistem demokrasi. Menurut Zulkifli Hasan, demokrasi tidak boleh memakai cara-cara teroris, atau cara-cara radikal.
Jadi, kalau ternyata rakyat tidak puas, boleh lapor ke DPR atau DPRD, bisa juga lapor ke bupati dan lainnya. Kalau tak puas lagi, kata Zulkifli, nyalon jadi anggota DPR/DPRD atau nyalon jadi bupati atau gubernur.
"Dan, dalam negara demokrasi, itu tidak dilarang," jelas Zulkifli seraya mengingatkan, karena rakyat yang berdaulat maka tugas bupati, gubernur dan anggota DPR/DPRD adalah melayani rakyat.
"Kadang para pejabat itu lupa tugasnya melayani rakyat, sehingga main proyek, main reklamasi pantai," kata Zulkifli Hasan. (webtorial)
