Sebelum Dilebur, Pemerintah Didorong Buyback Saham PGN
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Sinergi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (berkode saham PGAS), atau PGN dengan PT Pertamina dalam pembangunan infrastruktur gas akan makin kuat, jika pemerintah membeli kembali (buyback) saham PGN yang dikuasai publik.
"Sebaiknya memang di-buyback saja saham PGN yang dikuasai publik, jadi kembali sepenuhnya milik negara 100 persen jadi BUMN,” ujar Inas Nasrullah Zubir, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura dalam keterangan tertulisnya, Jumat 22 April 2016.
Menurut Inas, buyback saham PGN oleh pemerintah, yang bisa juga melalui Pertamina bertujuannya untuk membangun PGN. Dengan penguasaan penuh Pertamina terhadap PGN, Pertamina yang mempunyai anak usaha yang bergerak di sektor yang sama, yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) bisa melakukan sinergi.
"Jadi, jika sudah di-buyback, diharapkan sinergi pembangunan infrastruktur gas menjadi lebih baik," katanya.
Baca juga:
Sebagai informasi, pemerintah saat ini menguasai 56,96 persen saham PGN. Sisanya, 43,04 persen saham dikuasai publik. Pada perdagangan Kamis, harga saham PGN ditutup turun Rp30 per lembar saham, atau 1,15 persen ke level Rp2.570 per lembar saham dibanding penutupan perdagangan Rabu, 20 April 2016.
Anggota Komisi VII DPR lainnya, Satya W Yudha dari Fraksi Golkar, mengatakan dengan bersatunya PGN ke Pertamina, otomatis kepemilikan saham asing menjadi berkurang.
"Tinggal, nanti dibuat aturan pada saat harga bagus, baru bisa di-buyback oleh Pertamina. Tetapi, jangan dipaksakan sekarang, karena justru bisa rugi," tegasnya.
Menurut Satya, PGN berpotensi berkembang menjadi lebih besar dengan digabungkan ke Pertamina. Untuk itu, karyawan PGN diharapkan juga tidak perlu khawatir dengan masa depannya.
"Nantinya, PGN akan semakin besar, karena ini business to business. Karyawannya juga tidak perlu khawatir, karena bisnisnya akan semakin berkembang," tambahnya.
Baca juga:
Hal senada diungkapkan Hari Purnomo, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra. Menurut Hari, salah satu cara mensinergi pembangunan infrastruktur gas adalah dengan membentuk holding BUMN energi yang menggabungkan PGN dengan Pertamina.
"Jadi, digabung berada dalam satu holding. Ke depan, bisa saja saham swasta di PGN di-buyback," katanya.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara menargetkan holding BUMN energi akan terbentuk sebelum Juli 2016. Pertamina yang 100 persen sahamnya dikuasai negara, akan menjadi induk usaha dan PGN menjadi salah satu anak usahanya di dalamnya.
Menurut Hari, pemerintah bukan hanya mendukung pembentukan holding BUMN energi, namun harus segera melaksanakan.
Dan, itu menjadi tugas Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk merealisasikannya. Apalagi, sinergi PGN dengan Pertamina adalah gagasan yang sudah sejak lama digulirkan.
"Sinergi utamanya dalam pembangunan infrastuktur gas. Makin cepat terwujud, semakin baik. Semua pihak pemasok maupun pengguna akan diuntungkan, karena makin handal, efisien, dan mencukupi," tegas Hari. (asp)
