Komisi III: Keselamatan WNI Merupakan Prioritas Utama
VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku prihatin belum bebasnya 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera gerombolan Abu Sayyaf di Filipina.
"Yang patut disayangkan adalah sikap pemerintah yang terkesan lebih mengakomodir pembayaran tebusan oleh perusahaan tempat 10 WNI itu bekerja daripada bersikap lebih keras terhadap Filipina untuk memberikan akses pada pasukan Indonesia terlibat dalam operasi pembebasan sandera," ujarnya di Jakarta, Kamis 21 April 2016.
Padahal, lanjut dia, Kapolri dalam keterangannya telah siap dengan pasukan gabungan bersama TNI untuk operasi pembebasan sandera. Pemerintah harus ingat bahwa mereka mengemban tugas konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dimanapun mereka berada.
"Pemerintah harus menunjukkan pada dunia bahwa keselamatan WNI adalah prioritas utama yang tidak bisa diganggu gugat," ujar dia.
Justru, kata dia, toleransi pembayaran tebusan akan menjadi preseden buruk di kemudian hari karena ada kesan negara Indonesia lepas tangan atas nasib rakyatnya dan warga negara Indonesia mudah untuk diculik dan diperas.
"Bukan tidak mungkin hal serupa bisa terulang karena gerombolan Abu Sayyaf merasa nyaman menculik warga negara Indonesia," ujar dia.
Padahal hampir setiap hari kapal-kapal dagang Indonesia melintasi kawasan itu, kata dia.
"Menurut saya satu-satunya opsi yang tersisa adalah pemerintah bersikap tegas dan menyampaikan protes keras terhadap Filipina untuk terlibat dalam operasi militer terbatas pembebasan sandera," kata dia.
Karena hal tersebut, lanjut dia, dalam konteks hukum internasional tidak sepenuhnya benar bahwa pasukan asing tidak boleh beroperasi di Filipina, sebab lokasi penculikan dan penyekapan sandera memang secara de facto dikuasai oleh pemberontak Abu Sayyaf yang memungkinkan militer lain masuk ke sana.
"Jadi militer kita akan hadir ke sana sebagai sekutu membantu pemerintah Filipina khusus menghadapi Abu Sayyaf yang memang musuh negara Filipina," kata dia. (Web)
Komisi V Harapkan Venue Cabor Kano jadi Objek Wisata
Komisi V DPR harapkan cabor kano jadi objek wisata di Majalengka.
