Wakil Ketua DPR Desak Jokowi Lanjutkan Reformasi Perpajakan
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak Presiden Joko Widodo melanjutkan reformasi perpajakan daripada mendorong pengesahan RUU Tax Amnesty (pengampunan pajak). Sebab, tax amnesty akan menjadi pintu masuk aliran dana haram dari luar negeri.
Seharusnya, lanjut Fahri, pemerintah lebih baik mereformasi sistem ekonomi dan pajak yang sudah ada melalui kepastian hukum, ketimbang memakai cara tax amnesty untuk membangun perekonomian.
"Ini yang harus mendapat perdebatan serius. Pemerintah jangan diam-diam, lobi-lobi di DPR juga tidak boleh diam-diam. Harus terbuka semua kepada publik. Tax amnesty adalah cara tidak normal untuk mendapatkan uang cepat," kata Fahri di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis 21 April 2016.
Ia mendesak agar Jokowi melanjutkan reformasi perpajakan untuk mengintensifkan pembayaran pajak. Sebab, beberapa laporan menunjukan, mayoritas pemegang izin usaha khususnya pertambangan tidak membayar pajak.
"Yang bayar pajak dari mereka pun curang. Mereka ada kegiatan, apa namanya, mentransfer biaya pajak atau biaya keluar negeri itu agar biayanya semakin kurang. Ini yang harus dikejar semestinya, bukan dari jalan pintas," ujarnya. (webtorial)
Komisi II DPR Dorong Land Amnesty, Apa Itu?
Bila selama ini kita mengenal munculnya program pemerintah yakni tax amnesty, atau pengampunan pajak, kini Komisi II DPR RI, juga mendorong adanya land amnesty. Apa itu?
