Kekhawatiran Penjabat Negara dalam Pelaksanaan Pembangunan

Ilustrasi pembangunan infrastruktur jalan
Sumber :
  • VIVA.co.id / Renne Kawilarang

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, mengingatkan kepada para jajarannya, agar mampu mempercepat program pembangunan yang sudah menjadi prioritas di beberapa daerah. Namun, sampai saat ini, ada beberapa kendala yang masih menghantui.

MUSRENBANGNAS 2024, Jawa Barat Terbaik Pertama Pembangunan Daerah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil mengungkapkan, para pejabat negara memang memiliki kekhwatiran dalam melaksanakan percepatan pembangunan yang diperintahkan oleh Presiden.

Para pejabat tersebut khawatir, jika percepatan itu melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Sampai saat ini pun masih banyak pejabat yang terjerat masalah hukum, karena dituding melanggar aturan.

Inovasi Bungan Desa, Sukses Bawa Tabanan Menjadi Finalis PPD Tahun 2024

"Harus ada justifikasi, ketika melakukan pemeriksaan. Kalau semua dianggap salah, banyak yang bukan kriminal seharusnya tidak perlu masuk penjara," kata Sofyan dalam sambutannya di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 20 April 2016.

Karenanya, mantan menteri badan usaha milik negara itu akan membuat aturan yang mampu diterapkan oleh para pejabat negara, tanpa ada rasa was-was. Aturan yang dirancang pun, nantinya akan berbeda di masing-masing daerah, sehingga ada kepastian.

Penerimaan PBB 100 Persen Untuk Pembangunan Daerah

"Banyak yang harus diperbaiki. Misalnya aturan anti kriminalisasi, supaya pejabat negara dapat mengambil kebijakan dengan tenang. Jangan, karena kesalahan prosedur, akhirnya masuk penjara," ujar Sofyan. (asp)

Dok. Istimewa

Calon Bupati Citra Mus Optimis Wujudkan Era Baru Taliabu Emas

Pasangan calon Bupati Taliabu, Citra Puspasari Mus dan calon Wakil Bupati La Ode Utu Ahmadi optimis mewujudkan Taliabu Emas sebagai visi-misi yang membangun masa depan ag

img_title
VIVA.co.id
15 November 2024