Kementerian Pekerjaan Umum Butuh Anggaran Rp166 Triliun
- VIVA.co.id/Satria Permana
VIVA.co.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kementeriannya membutuhkan anggaran senilai Rp166 triliun pada 2017. Namun nilai tersebut nantinya akan menyesuaikan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
“Dari hasil pra konreg (konsultasi regional), total kebutuhan Rp166 triliun (2017) nanti akan dicoba dijadikan Rp104 triliun yang ada berdasarkan pagu indikatif kami. Dari nilai tersebut, 34 persennya tetap menjadi prioritas, harus dipertahankan, sisanya baru bisa dipotong,” tutur Menteri Basuki seperti dilansir dari laman Kementerian PU, Rabu 20 April 2016.
Dalam melaksanakan pemotongan tersebut, Menteri Basuki mengatakan, bisa dilakukan dengan vertikal. Misal, lanjutnya, pekerjaan satu tahun menjadi dua tahun atau secara horizontal, yang artinya pelaksanaannya ditunda.
Sementara itu dalam menyusun program prioritas, Menteri Basuki mengatakan bahwa Badan Pengembangan Infrastruktur WIlayah (BPIW) telah menyusunnya berdasarkan ke wilayahan yaitu konektivitas, disparitas antar wilayah dan ketahanan air, pangan dan energi dan peningkatan kualitas hidup.
“BPIW sudah menyusun program prioritas berdasarkan ke wilayahan, yang pertama untuk konektivitas, kedua disparitas antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan wilayah, ketiga untuk ketahanan air, ketahanan pangan dan energi, dan keempat untuk peningkatan kualitas hidup, termasuk perumahan dan air minum di dalamnya,” tutur Basuki.
Sebelumnya, Kepala BPIW, Hermanto Dardak, menjelaskan bahwa dari rekapitulasi program Kementerian PUPR di 2017, kebutuhan anggaran sebesar Rp166 triliun tersebut dibagi berdasarkan program.
Program tersebut untuk mendukung empat agenda Nawacita, yaitu untuk konektivitas sebesar Rp38,6 triliun (23,3 persen), mendukung keseimbangan antar wilayah Rp37 triliun (22,3 persen), mendukung kedaulatan energi dan pangan Rp60,9 triliun (36,7 persen) dan mendukung peningkatan kualitas hidup Rp29,4 triliun (17,7 persen).
(ren)
2018, Jalan Tol Trans Jawa Tanpa Palang Pintu
Mengurangi kemacetan yang kerap terjadi.
