Paket Kebijakan Ekonomi I-XI Harus Perluas Penempatan Naker

menteri Asman Abnur
Sumber :
  • Fraksi PAN

VIVA.co.id – Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga XI, untuk menghadapi era perdagangan global.

Polisi Selidiki TKI NTT yang Disiksa dan Tak Digaji Selama 3 Tahun di Malaysia

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Asman Abnur (F-PAN) berharap, dengan paket kebijakan yang sudah dirilis pemerintah itu, seharusnya target penempatan tenaga kerja (naker) dapat lebih luas lagi.

“Mudah-mudahan dengan paket kebijakan itu, penempatan tenaga kerja dapat melebihi target,” ujar politisi dari dapil Kepulauan Riau ini, di Jakarta, Rabu 20 Apri 2016.

Polisi Bicara Nasib Terkini 2 TKI yang Minta Tolong ke Jokowi Agar Dipulangkan

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menanyakan mengenai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya paket kebijakan itu menyebutkan bahwa kenaikan upah minimum setiap tahun pada pekerja sektor UMKM dapat berjalan.

“Apa yang akan dilakukan agar paket kebijakan itu bisa terlaksana. Karena kalau ini bisa terlaksana, artinya 97 persen pekerja kita akan keangkat ekonominya,” kata politisi F-PPP itu.

Terungkap! Segini Gaji TKI di Masjidil Haram, Nikmatnya Kerja Sambil Ibadah

Politisi asal dapil DKI Jakarta itu menyoroti mengenai  peremajaan Balai Latihan Kerja (BLK). Menurutnya, peremajaan BLK ini rasanya tidak diperlukan jika upaya yang dilakukan hanya parsial saja. Pasalnya, harus dibarengi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pihak industri ataupun universitas.

Seperti di ketahui pada Senin, 18 April 2016 Komisi IX melakukan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, di Gedung DPR RI.

Raker tersebut menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk terus melakukan revitalisasi dan evaluasi agar Balai Latihan Kerja (BLK) dapat berfungsi secara maksimal guna meningkatkan kompetisi kerja

Selanjutnya, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menyusun road map SDG’s 2030 bidang ketenagakerjaan dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG’s) agenda 2030.

Kemudian, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan koordinasi penempatan tenaga kerja sesuai dengan target 10 juta dalam 5 (lima) tahun.  (Web)

Menaker Ida bertemu Dubes untuk Belanda bahas kerja sama

Bertemu Dubes RI untuk Belanda, Menaker Bahas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

Menaker berharap, peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, termasuk Belanda semakin luas dan berkembang.

img_title
VIVA.co.id
10 Juni 2024