Ketimpangan Ekonomi Membaik, Diklaim Bukti Kerja Pemerintah
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan indeks rasio gini (gini ratio), atau tingkat ketimpangan pengeluaran dan pendapatan penduduk Indonesia. Pada September 2015, terjadi penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan periode Maret, yang tercatat berada di posisi 0,41 persen.
Artinya, penurunan ini menunjukkan adanya kenaikan pendapatan dari berbagai kelas ekonomi masyarakat, termasuk kategori masyarakat berpenghasilan terendah dan menengah yang tercatat mengalami peningkatan pendapatan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menegaskan, data tersebut menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah yang terus menggenjot program-program pengentasan kemiskinan.
"Jadi, lebih baik karena memang program pemerintah yang spesifik soal itu," tegas Sofyan, saat ditemui di Jakarta, Selasa 19 April 2016.
Berbagai upaya, kata Sofyan, mulai dari memberikan bantuan tunai ke pedesaaan, fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, pemberian kartu sehat, sampai dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan bunga yang relatif rendah telah dilakukan.
"Itu semua memang menguntungkan kelompok kelas bawah, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan share kelompok bawah," katanya.
Lebih lanjut, menurutnya, meskipun pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah mengalami peningkatan, ada beberapa provinsi di Indonesia yang masih melampaui catatan gini ratio nasional seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, sampai dengan Jawa Barat dan Papua Barat.
Sofyan menegaskan, pemerintah akan berusaha menjaga keseimbangan antara tingkat pengeluaran masyarakat berpenghasilan terendah sampai tertinggi, agar tidak terjadi ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin.
"Tentu memang, ada beberapa kota yang masih tinggi. Tidak bisa diselesaikan satu malam. Kami akan lakukan berbagai kebijakan untuk itu," tegas dia. (asp)
Prabowo Beberkan Alasan Bentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan alasannya membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
