Ke Eropa, Presiden Jokowi Diharapkan Bahas Perpajakan Global

Senin, 18 April 2016 - 11:51 WIB

Oleh :

Rochimawati

Presiden Joko Widodo disambut Dubes RI untuk Jerman, Fauzi Bowo, saat tiba di Berlin pada Minggu malam 17 April 2016.

Sumber :

Biro Pers Istana

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda pada 17-23 April 2016. Kunjungan Presiden kali ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dari benua Eropa.

Baca Juga :

Jokowi: Debat Saja Pakai Latihan

Kunjungan Presiden ke Benua Biru kali ini dilakukan berdekatan dengan terbongkarnya dugaan skandal Panama Papers yang melibatkan ribuan orang mulai dari pejabat pemerintah, pengusaha, dan korporasi berbagai negara di dunia.

" menjadi momentum bagi publik global untuk mendesak negara-negara tax haven untuk mengakhiri rezim kerahasiaan," kata Ah Maftuchan, direktur eksekutif Perkumpulan Prakarsa, dalam keterangan tertulisnya, Senin 18 April 2016.

Menurut dia, kunjungan tersebut merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membahas kembali kerja sama perpajakan internasional dalam skema G20. Presiden juga dapat menggunakan agenda kunjungan ini untuk melakukan pertemuan pendahuluan sebelum pertemuan puncak G20 pada September mendatang.

“Presiden Jokowi perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi, baik sanksi ekonomi maupun politik, bagi negara-negara yang menjadi . Ini untuk memastikan pertukaran informasi melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) dapat dilakukan secara efektif,” kata Maftuchan.

Selain itu, Maftuchan menambahkan, kunjungan ini dapat digunakan untuk kembali mendorong pembentukan Badan Perpajakan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga :

Jokowi Bertemu dengan Pimpinan Koalisi, Bahas Apa?

Pembentukan Badan Perpajakan Internasional ini penting untuk memastikan pelibatan negara-negara miskin dan berkembang yang selama ini terpinggirkan agar dapat turut menentukan Sistem Perpajakan Global.

Usulan pembentukan Badan Perpajakan Internasional harus dapat menjawab rasa ketidakadilan negara berkembang yang selama ini menjadi korban negara maju dalam hal perpajakan.

Selain itu, Presiden Jokowi diharapkan dapat menggunakan momentum lawatan ke Eropa kali ini untuk mewakili suara negara sedang berkembang dan membahas pentingnya transparansi Beneficial Ownership (BO) di forum internasional.