95.000 Rumah Tak Layak Huni akan Direnovasi
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Sebanyak 95 ribu unit rumah akan dibedah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Program Bantuan Rumah Swadaya (BSPS) pada tahun 2016.
BSPS merupakan salah satu program Ditjen Penyediaan Perumahan dalam menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) atau sering dikenal sebagai program bedah rumah.
Bentuk program ini adalah peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru, dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding rumah, untuk dapat memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan.
"Tugas pokok pemerintah dalam bidang perumahan adalah menyelesaikan backlog (kekurangan jumlah rumah) 13,5 juta unit dan rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 3,4 juta. Dalam lima tahun kedepan kita harus dapat mengurangi RTLH menjadi sebesar 1,9 juta," kata Dirjen Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin dikutip dari laman Kementerian PU, Senin 18 April 2016.
Pada RPJMN 2015-2019 bidang perumahan, target penanganan RTLH adalah 1,5 juta peningkatan kualitas rumah swadaya dan 250.000 pembangunan baru.
Sementara anggaran pemerintah pusat hanya mampu melaksanakan sebesar 400.000. Sehingga dibutuhkan upaya untuk menyelesaikan gap sebesar 1.350.000.
Gap tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui replikasi progran BSPS oleh pemerintah kota/kabupaten, DAK sub bidang perumahan dan dukungan berbagai pihak melalui program CSR.
Selain itu, Syarif berharap agar para pelaksana program BSPS tidak kaku pada aturan bahwa bantuan harus sebesar Rp15 juta atau Rp30 juta.
“Apabila kondisi rumah setelah disurvei hanya memerlukan kurang dari itu, maka dana dapat disimpan untuk dialokasikan kepada rumah lain yang juga membutuhkan. Sehingga realisasi dapat lebih banyak dari target yang telah ditetapkan yaitu 95.000 unit,” tutur Syarif.
Menurutnya, sistem tersebut telah dilaksanakan pada 2015 dan dapat berhasil memaksimalkan anggaran untuk lebih banyak RTLH.
Direktur Rumah Swadaya, Hardi Simamora menambahkan bahwa pada tahun 2015 lalu target yang direncanakan adalah sebesar 70.000 dan dapat tercapai lebih besar yaitu sebanyak 82.000.
“Capaian bisa lebih besar karena jumlah bantuan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan," kata Hardi.
