Komisi IV Nilai Ada Standar Ganda Dilakukan Pemprov DKI

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo.
Sumber :

VIVA.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI  Edhy Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bukan negara pengusaha. Sebab itu, ia meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berlaku adil dalam hal penggusuran.

Usai Rekam Makan Siang Gratis Tak Seusai Porsi, Siswa Ini Minta Maaf ke Partai Gerindra

"Tanya dulu kenapa rakyat digusur bisa, kenapa pengusaha itu tidak bisa? Kenapa orang yang lebih kuat kita tidak berani? Demi kepentingan yangg lebih besar. Negara ini bukan negara pengusaha, tapi negara rakyat Indonesia. Kasus Pasar Ikan, harusnya kita pahami bagaimana rakyat kita susah," ujar Edhy kepada awak media di kompleks DPR, Kamis 14 April 2016.

Politisi Gerindra itu menilai adanya standar ganda yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat melakukan penggusuran. Bahkan, Edhi mengenang Ahok saat bertugas di Komisi II DPR dan komplain soal sodetan Cisadane di Tangerang. Namun, ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta justru tidak dilakukan.

Rahayu Saraswati: Kami Terima Amanat Prabowo untuk Menangkan RK-Suswono Satu Putaran

"Iya (ada standar ganda). Ahok saat Komisi II pernah komplain sodetan Cisadane di Tangerang. Kenapa tidak berlaku saat dia jadi Gubernur di Jakarta. Kenapa mereka belum bergeser? Ada sesuatu yang enggak pas," ujarnya.

Alhasil, Komisi IV meminta agar proyek reklamasi dihentikan. Bahkan harus disegel dan dibongkar bila perlu.

Ridwan Kamil: KIM Plus Solid, Terutama Dua Minggu Terakhir

"Ini harus dihentikan sampai aturan dipenuhi. Harus disegel, dibongkar kalau perlu," ujarnya. (web)

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar

Kata Cak Imin Soal Surat Prabowo Terkait Pilkada Jakarta: Boleh Saja

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) angkat bicara mengenai surat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terkait Pilkada Jakarta. Meski baru mengetahuinya,

img_title
VIVA.co.id
26 November 2024