Menteri Ferry: Jangan Ladeni Biaya Sertifikat di Luar Aturan

Senin, 11 April 2016 - 18:43 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar

Ferry Mursyidan Baldan

Sumber :

VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan meminta masyarakat untuk mengurus sertifikat langsung ke kantor-kantor BPN yang tersebar di daerah masing-masing. Hal tersebut, untuk menghindari praktik pungutan liar saat pengurusan.

Baca Juga :

Jokowi: Tax Amnesty Jadi Jawaban Merebut Dana Investasi

Menurutnya, seluruh besaran biaya layanan pertanahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.?

Baca Juga :

Disindir Jokowi Soal Anggaran, Ini Kata Gubernur Aher

"Jangan diladeni, jika ada biaya di luar ketentuan, karena itu sudah kategori pungutan liar (Pungli)," tegas Ferry dalam keterangan tertulisnya, Senin 11 April 2016.

Baca Juga :

Jokowi 'Semprot' Ahok Soal Serapan Anggaran

Dia menceritakan, sebelumnya ada seorang petani bawang di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengaku dikenai biaya Rp1 juta untuk mengurus sertifikasi tanah melalui pihak kelurahan, padahal PNBP biayanya hanya Rp50 ribu.

"Bahkan, untuk program ini harusnya nol rupiah. Ternyata, dia lewat perantara tidak urus langsung," jelas Ferry.

Kementerian ATR/BPN terus membuka akses bagi masyarakat untuk bisa mengurus sendiri sertifikatnya termasuk membuka layanan Kantor Pertanahan di Sabtu dan Minggu.

Baca Juga :

Halaman Selanjutnya

Kementerian ATR/BPN terus membuka akses bagi masyarakat untuk bisa mengurus sendiri sertifikatnya termasuk membuka layanan Kantor Pertanahan di Sabtu dan Minggu.