HNW Hadiri Silatnas Alumni Universitas Madinah
VIVA.co.id – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menghadiri acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Universitas Islam Madinah Kerajaan Saudi Arabia di Indonesia. Acara yang diselenggarakan di Hotel Balairung Jakarta ini dihadiri sekitar 200 alumnis lintas angkatan dan bebagai fakultas yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, Sabtu 9 April 2016.
Acara temu kangen alumni Universitas Islam Madinah juga juga mengagendakan acara diskusi panel dan pemilihan serta pengukuhan pengurus. Dalam.kesempatan itu Hidayat Nur Wahid di daulat menjadi salah satu narasumber utama diskusi selain mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni.
Dalam paparannya, Hidayat memaparkan soal berbagai masalah bangsa sekarang ini. Masalah ini tidak bisa dianggap remeh. MUI menyatakan Indonesia darurat moral, Men PP menyatakan Indonesia darurat perlindungan anak, BNN menyatakan Indonesia darurat narkoba. Belum lagi masalah LGBT, dan terorisme, ujarnya.
Dalam hal LGBT, Hidayat mengungkapkan pernah berbincang dengan Presiden bahwa masalah tersebut bukanlah hal yabg sederhana. Namun bahaya LGBT sangat terasa mempengaruhi generasi muda. Maka dari itu harus dikeluarkan semacam Perpres atau Keppres tentang bahaya LGBT.
"Soal bahaya narkoba, kami di DPR akan merevisi UU Narkoba. Kalau soal terorisme, ini sangat mengherankan ada perasaan takut terhadap terorisme dari publik yang diarahkan ke satu kelompok salah satunya lulusan Saudi," katanya.
Seharusnya, tidak ada yang perlu ditakutkan terhadap alumni Saudi. Banyak tokoh-tokoh agama besar di negara ini yang juga lulusan Saudi. Hidayat menegaskan bahwa tidak ada kelompok terorisme itu alumni Saudi.
Untuk alumni Saudi, Hidayat menekankan, Indonesia saat ini dalam kondisi yang terbuka pasca reformasi bergulir. Banyak alumni Madinah Saudi berperan dan berkontribusi di berbagai sektor kehidupan termasuk dalam pemerintahan.
"Alam reformasi ini telah membuka kesempatan bagi siapapun termasuk alumni Saudi untuk berkontribusi dan berperan aktif di pentas politik baik di partai, dan parlemen, juga pimpinan daerah," katanya. (Web)
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
