Pemerintah Tak Sigap Tangani Dana di Negeri Surga Pajak

Ilustrasi pria eksekutif
Sumber :
  • http://www.abc.net.au/

VIVA.co.id – Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menyebut bahwa ada Rp11.400 triliun uang warga Indonesia yang ditempatkan di negara asing.

DJP Sebut Wajib Pajak Terlanjur Bayar PPN 12 Persen Akan Dikembalikan

Menurut Prastowo, jika memang dana tersebut benar adanya, ia mempertanyakan langkah pemerintah yang tidak sigap terhadap potensi yang selama ini bisa dikontribusikan kepada penerimaan negara.

“Terlalu bombastis bilang ada dana di tax haven (negara suaka pajak) sebesar Rp11.000 triliun. Kenapa tidak dilakukan penegakan hukum dari dulu,” kata Prastowo saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu 9 April 2016.

Pemadanan NIK ke NPWP Berakhir Hari Ini, 389 Ribu Wajib Pajak Masih Ditunggu DJP

Berdasarkan penghitungannya, meskipun pemerintah memiliki data yang kuat, namun bukan berarti semua dana yang diparkir di luar negeri bisa masuk ke negara dengan mudah. Prastowo mencontohkan, Indonesia bisa mengambil contoh dari negeri Pizza, Italia.

“Italia itu data akuratnya cuma 20 persen. Katakanlah kita Rp11.000 triliun. Kalau pulang (masuk ke negara) paling Rp1.000 triliun. Saya tidak yakin, Rp500 triliun pun sudah bagus,” tuturnya.

PPN Naik Jadi 12 Persen Orang Kaya Malah Mau Dapat Tax Amnesty Jilid III, Ada Ketidakadilan?

Apalagi lanjut Prastowo, jika semua dana tersebut masuk ke Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap stabilisasi nilai tukar rupiah. Rupiah berpotensi menguat karena adanya dorongan dana tersebut, eskpor dalam negeri pun tidak aka kompetitif.

“Kita belum bisa menampung uang. Mau imbal hasil apa? SUN (Surat Utang Negara) kita space cuma Rp300 triliun. Janga terlalu bombastis,” katanya.
 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Mayarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti

Coretax Bermasalah, DJP Beberkan Kondisi Terkininya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, perkembangan terkini terkait Coretax yang dikritik wajib pajak.

img_title
VIVA.co.id
13 Januari 2025