Tutup Defisit APBN, Menkeu Butuh Tambahan Utang Rp40 Triliun

Sebab, asumsi dasar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2016 mengalami perubahan, sehingga penerimaan berubah.

 

Dari tujuh indikator asumsi yang ditetapkan, hanya asumsi pertumbuhan ekonomi yang tetap dipertahankan di angka 5,3 persen.

 

Sementara itu, untuk asumsi nilai tukar rupiah, diturunkan menjadi di kisaran Rp13.400, dari asumsi sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp13.900. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price) diturunkan menjadi di kisaran US$35 dari yang sebelumnya US$50.

 

Perubahan asumsi harga minyak mentah ini pun pada akhirnya membuat pemerintah memangkas penerimaan di sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas.

 

"Diperkirakan setelah melihat profil tadi, akan terjadi pelebaran defisit dari 2,15 persen menuju kira-kira 2,5 persen, di mana ada tambahan kebutuhan utang kira-kira Rp40 triliun, yang Rp19 triliun akan berasal dari kelebihan kas tahun lalu. Utang barunya untuk menutupi defisit sekitar Rp21 triliun," kata Bambang, saat konferensi pers paripurna di Istana Negara, Kamis 7 April 2016.

 

Bambang memaparkan, ada tambahan belanja kementerian dan lembaga, terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait penyelenggaraan Asian Games 2018.

 

Selain itu, di beberapa institusi yang terkait dengan penanggulangan atau pencegahan terorisme serta orbit satelit untuk Kementerian Pertahanan, dan ada pembangunan atau rehab dari Lembaga Pemasyarakatan sebesar Rp1,6 triliun (khusus lapas).

 

Penghematan juga didapat dari subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi BBM elpiji bisa berkurang sampai Rp23,8 triliun. Namun, ada tambahan subsidi listrik, karena penyesuaian harga untuk kelas 900 VA masih ditunda sampai Juli.

 

Bambang menambahkan, pemerintah akan menggunakan anggaran Rp16 triliun untuk pengadaan tanah yang akan dilakukan oleh badan layanan umum Lembaga Manajemen Aset Negara, guna percepatan penyelesaian jalan tol, terutama jalan tol di Trans Jawa.

 

Selain itu, pemerintah juga akan menjaga kemampuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menyediakan cadangan sekitar Rp6 triliun untuk menjaga, agar BPJS Kesehatan itu bisa sustainable. (asp)