Desa Wisata Tak Lagi Jadi Fokus Kementerian Pariwisata

Dari evaluasi yang dilakukan, ternyata desa wisata yang dianggap mampu berkembang belum mencapai 10 persen dari total 1.400 desa yang dibina.

 

"Melalui dana bansos PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat) mandiri pariwisata yang sudah dibina 1.400 desa. Tapi, belum memuaskan. Setelah kami evaluasi, hasil yang berkembang belum ada 10 persen," kata Oneng, dalam diskusi di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu 6 April 2016.

 

Menurutnya, perkembangan desa wisata yang tak memuaskan itu, karena pengembangan desa wisata dilakukan secara top down, atau bukan dari inisiatif masyarakat di desa bersangkutan. 

 

Sementara itu, desa wisata seharusnya betul-betul dikelola masyarakat secara bottom up, atau masyarakat sebagai pemilik desa wisata.

 

"Kalau tidak diusulkan dari masyarakat agak sulit berkembang. Apalagi, tidak didukung pemerintah daerah. Itu salah satu kendala," kata Oneng.

 

Dia menjelaskan, saat ini program desa wisata tidak lagi menjadi fokus mereka, setelah adanya Undang-undang Desa. Kemenpar saat ini, hanya mendorong pada pengelola desa wisata untuk memasukkan desa wisata ke dalam salah satu program anggaran dari dana desa, atau pun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

 

"Di sana malah lebih fleksibel mengatur dari infrastruktur sampai peningkatan kapasitas masyarakat. Kami tetap lakukan pendampingan dengan peningkatan kapasitas. Yang kami berikan bimbingan teknis masyarakat desa. Untuk dana bisa ambil dari dana desa, karena kami tidak bisa masuk lagi," kata Oneng. (asp)