Tim Kunker Komisi VI Meninjau Pasar Yaik dan Buluh

Anggota Komisi VI DPR Farid Al Fauzi
Sumber :

VIVA.co.id – Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI mengunjungi pasar Yaik dan Buluh di Semarang, Rabu 30 Maret 2016.

Hanura Akan Kukuhkan Pengurus, Wiranto Diundang Sebagai Wantimpres

Dari hasil pantauan Komisi VI di lapangan, program KUR  sudah berjalan dengan baik, meskipun ada kolateral (penjaminan) tetapi tidak terlalu signifikan. Mungkin pertimbangan Bank agar ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan, demikian dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR Farid Al Fauzi, di pasar Yaik, Semarang, Rabu 30 Maret 2016.

Menurut politisi F-Hanura ini, Bank BUMN ke depan seharusnya mempertimbangkan kembali mengenai kolateral, karena akan memberatkan rakyat kecil. Ke depan, pertimbangan bisnis yang telah mereka bangun juga dapat dijadikan acuan pemberian pinjaman.

Asyik, Plafon KUR UMKM Mikro Naik Jadi Rp50 Juta

“Hal ini akan saya sampaikan kepada para direksi BUMN pada saat rapat kerja nanti," ujar politisi asal Dapil Jatim XI.

Mengenai relokasi pasar, kata Farid, penataan itu memang menjadi hak prerogatif Pemda, tapi perlu diperhatikan, jangan sampai ada pihak ketiga yang bermain. Apalagi kalau lahan ini sampai dijadikan mall.
 
"Jika nantinya relokasi pasar dijadikan alasan untuk kepentingan investor besar, nantinya akan berhadapan dengan kami, karena pasar ini menghidupi ratusan orang," katanya.

Mensos Dorong Perbankan Rekrut KPM Graduasi sebagai Nasabah KUR

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI Adang Daradjatun juga mengapresiasi kinerja dari para Bank BUMN dengan program KUR nya. Namun, menurut Adang,  tidak hanya selesai pada dari banyaknya partisipasi masyarakat meminjam uang di Bank. Perlu adanya pendampingan yang kuat terhadap mereka.

"Setelah saya meninjau di pasar ini, ada juga pedagang yang takut untuk meminjam uang di Bank, menurut saya ini adalah persoalan mental, harus ada spirit yang kuat kepada mereka. Makanya saya mengusulkan agar pendampingannya diperkuat," kata Adang.

Direktur Manajemen Risiko BRI, Randi Anto mengatakan, Pemerintah telah menetapkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 9 persen mulai 4 Januari 2016, dari sebelumnya 12 persen. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Ditambahkannya, KUR terdiri dari KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI. Besaran KUR yang disalurkan berbeda-beda tergantung jenis KUR dan bank penyalur KUR. Sebagai contoh BRI. KUR Mikro BRI adalah Kredit Modal Kerja  Investasi dengan plafond s.d Rp 25 juta.

"KUR Mikro BRI ini yang paling terjangkau oleh masyarakat, karena tidak ada kolateral. Sehingga rakyat kecilpun bisa ikut program ini. Untuk Jawa Tengah, BRI telah menyiapkan dana tambahan sekitar Rp500 milyar untuk program KUR ini," katanya.

Hadir dalam kunjungan pasar tersebut, Direksi Kementerian Perdagangan, Dinas Pasar, Direksi PT BRI, Bank Mandiri, PT BNI, PT BTN, dan Bank Jateng. (www.dpr.go.id) 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya