Ini Saran KPK ke Pemerintah Terkait Hambalang
Rabu, 30 Maret 2016 - 20:49 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi saran terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan mega proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan, tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdiskusi dengan KPK pada 28 Maret 2016. Diskusi tersebut dihadiri dua pimpinan KPK dan beberapa deputinya.
"Kami dilapori bahwa KPK mendukung rencana pemanfaatan aset negara di Hambalang. KPK hanya sita dokumen proyeknya guna penanganan masalah hukum, bukan menyita proyeknya," ujar Basuki dalam keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.
Dengan begitu, KPK mempersilahkan untuk pemerintah melanjutkan proyek tersebut. Tetapi, KPK juga memberi saran kalau nanti ingin dilanjutkan.
Baca Juga :
Perbincangan Jokowi-Kalla Soal Reshuffle Kabinet
Pertama, tim nantinya melibatkan para ahli di bidang masing-masing. Dengan demikian, menghasilkan kajian yang komprehensif.
"Kedua, tim diminta susun jadwal dan tahapan audit teknis sehingga KPK dan BPKP dapat mendampingi, karena tidak ingin penyimpangan yang terjadi sebelumnya terjadi lagi," ujarnya.
Saran ketiga, KPK juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan. Termasuk di dalamnya, adalah evaluasi soal analisis dampak lingkungan (amdal), izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lain yang bermasalah.
"Keempat, tim ini bisa beri rekomendasi terhadap penyelamatan aset."
(mus)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Keempat, tim ini bisa beri rekomendasi terhadap penyelamatan aset."
