Ini Saran KPK ke Pemerintah Terkait Hambalang

Rabu, 30 Maret 2016 - 20:49 WIB
Oleh :
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menpora Imam Nahrawi (tengah), Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau lokasi Proyek Wisma Atlet di Bukit Hambalang
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menpora Imam Nahrawi (tengah), Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau lokasi Proyek Wisma Atlet di Bukit Hambalang
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Photo Mini 1

VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi saran terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan mega proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. 

Baca Juga :
Pemerintah Masih Galau Soal Proyek Hambalang
 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan, tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdiskusi dengan KPK pada 28 Maret 2016. Diskusi tersebut dihadiri dua pimpinan KPK dan beberapa deputinya.
Baca Juga :
Jokowi Lanjutkan Proyek Hambalang Namun Dievaluasi Dulu
 
"Kami dilapori bahwa KPK mendukung rencana pemanfaatan aset negara di Hambalang. KPK hanya sita dokumen proyeknya guna penanganan masalah hukum, bukan menyita proyeknya," ujar Basuki dalam keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.
Baca Juga :
Jokowi Bahas Nasib Proyek Hambalang Hari Ini
 
Dengan begitu, KPK mempersilahkan untuk pemerintah melanjutkan proyek tersebut. Tetapi, KPK juga memberi saran kalau nanti ingin dilanjutkan.
 
Pertama, tim nantinya melibatkan para ahli di bidang masing-masing. Dengan demikian, menghasilkan kajian yang komprehensif.
 
"Kedua, tim diminta susun jadwal dan tahapan audit teknis sehingga KPK dan BPKP dapat mendampingi, karena tidak ingin penyimpangan yang terjadi sebelumnya terjadi lagi," ujarnya.
 
Saran ketiga, KPK juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan. Termasuk di dalamnya, adalah evaluasi soal analisis dampak lingkungan (amdal), izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lain yang bermasalah.
 
"Keempat, tim ini bisa beri rekomendasi terhadap penyelamatan aset."
 
(mus)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
 
Halaman Selanjutnya