Pemerintah Harus Menindaklanjuti Temuan Komnas HAM

Ilustrasi/Perempuan Papua dan Tas Noken
Sumber :
  • VIVA.co.id/bayumaitra.net

VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua memang cukup memprihatinkan. Ia mengaku menerima info dari Komnas HAM, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap setidaknya 700 orang Papua.

Elite Gerindra Respons Kabar Anggota DPR Jadi Tersangka Korupsi CSR BI

"Data tersebut memang cenderung bombastis, namun perlu diingat bahwa Komnas HAM adalah institusi negara. Pemerintah harus memverifikasi dan menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut," ujarnya, Rabu 30 Maret 2016.

Menurutnya, yang perlu dicatat, bahwa kondisi Papua saat ini tidak terlepas dari kesalahan treatment yang sudah terjadi sejak lama.

Menteri Hukum Sebut Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Wacana yang Baik

"Pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini memang memperbesar resiko terjadinya pelanggaran HAM. Kasus-kasus lama yang tidak tuntas diusut menyisakan kekecewaan dan bahkan dendam bagi masyarakat yang menjadi korban. Dalam kondisi seperti ini situasi Papua seperti api dalam sekam, setiap saat bisa muncul dan berkobar," jelasnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan,  dirinya mengapresiasi pernyataan Menkopolhukam yang akan menuntaskan 16 kasus HAM Papua dalam waktu satu tahun, supaya masyarakat tenang memang harus ada tenggat waktu penyelesaian, prinsipnya ada kepastian.

Prabowo Wanti-wanti Kepala Daerah jangan Korupsi: Ingat Istri dan Anakmu!

"Yang tak kalah penting, saat ini kami berharap pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan tanah Papua damai dan aman serta melaksanakan pembangunan berbasis HAM," katanya. (rin)

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2024

Petinggi Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Akan Maafkan Koruptor Asalkan Balikin Uang Negara

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra meluruskan pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan akan memaafkan koruptor asalkan mereka bersedia mengembalikan uang yang dikorupsi.

img_title
VIVA.co.id
19 Desember 2024