Anggaran Disunat, Sensus Ekonomi 2016 Terancam Batal
Rabu, 30 Maret 2016 - 08:52 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2016 yang akan dihelat pada bulan Mei mendatang terancam batal, setelah adanya rencana penyesuaikan postur anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana untuk membiayai survei yang dikelola setiap satu dasawarsa ini pun terancam dipangkas.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo, membenarkan kabar pemotongan anggaran tersebut. Jika memang nantinya di-"sunat" pemerintah, maka penyelenggaraan sensus ekonomi pun terancam batal.
"Ada kemungkinan dipotong. Kalau dipotong, sensus ekonomi bisa batal," ujar Sasmito saat berbincang dengan VIVA.co.id, Rabu 30 Maret 2016.
Sasmito menjelaskan, penerimaan pajak yang diperkirakan tidak mencapai target menjadi salah satu landasan utama pemerintah merubah alokasi anggaran yang sebelumnya sudah ditetapkan. Bahkan, penyesuaian ini dilakukan hampir di seluruh pos anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).
"Kecuali beberapa K/L seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pertanian yang justru ditambah," katanya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya mendukung penyelenggaraan sensus ekonomi, demi mendapatkan potret utuh perekonomian bangsa. Hasil dari survei ini, nantinya bisa digunakan dalam menyusun kerangka kebijakan maupun perencanaan pembangunan nasional.
"Statistik adalah prasarana non fisik yang seharusnya dijaga ketersedian dan kualitasnya," ucap dia.
Cedera janji
Sasmito menjabarkan, demi mendukung perhelatan tersebut, instansinya telah merekrut setidaknya 340 ribu orang tenaga kerja kontrak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan survei.
Anggaran yang digelontorkan pun tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp2,4 triliun, dimana hampir 90 persennya digunakan untuk gaji para pegawai kontrak yang berada di kisaran Rp2,4 juta sampai dengan Rp3 juta untuk satu bulan masa kerja.
"Jika dipotong, mereka tidak dapat dibayar, dan pemerintah bisa dianggap cidera janji. Pengangguran akan bertambah, dampak multiplier terhadap ekonomi pun akan hilang," tegasnya.
Sampai saat ini, BPS tengah mendiskusikan hal ini kepada pemerintah. Sasmito berharap, penyelenggaraan sensus ekonomi pada tahun ini bisa berjalan sesuai dengan rencana.
"BPS sedang memohon pemerintah, agar anggarannya tidak dipotong lagi," kata dia.
Sebagai informasi, dana yang digelontorkan untuk perhelatan sensus ekonomi sejatinya mencapai Rp3,7 triliun. Namun, pemerintah justru memangkas anggaran tersebut menjadi Rp2,4 triliun, seiring dengan target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp1.360 triliun diperkirakan tidak tercapai.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"BPS sedang memohon pemerintah, agar anggarannya tidak dipotong lagi," kata dia.
