Menkeu: Perusahaan e-Commerce Wajib Berbadan Usaha

Selasa, 29 Maret 2016 - 13:29 WIB

Oleh :

Daurina Lestari,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.

Sumber :

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

VIVA.co.id - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika agar segera mengimbau perusahaan start-up dan e-commerce, yang beroperasi di dalam negeri berbadan usaha.

Baca Juga :

Tarif Pajak RI Bakal Diturunkan?

Dia menegaskan, perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sudah menjadi subjek pajak, dan harus menaati aturan negara yang berlaku, yakni membayar pajak.

Baca Juga :

Bea Cukai dan Polri Kerja Sama Penegakan Hukum Kepabeanan

"Sehingga setiap transaksi, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bisa dikenakan, dan perusahaannya sendiri harus bayar PPh (Pajak Penghasilan) badan," kata Bambang di Jakarta, Selasa 29 Maret 2016.

Baca Juga :

Ini Opsi Terakhir, BIla Tax Amnesty Tak Capai Target

Upaya ini, kata Bambang, dilakukan agar ada kesetaraan antarperusahaan yang beroperasi di Indonesia. Ia menegaskan, tidak akan pandang bulu terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang selama ini berlaku.

"Mau (perusahaan) raksasa, atau kurcaci itu semua kena," tuturnya.