Pemerintah Ungkap Kendala Program Sejuta Rumah
Senin, 28 Maret 2016 - 21:56 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, kendala tidak tercapainya target pembangunan sejuta rumah yang merupakan program strategis pemerintahan Joko Widodo.
Baca Juga :
Hindari Hal Ini Ketika Beli Rumah Pertama Kali
Seperti diketahui, pembangunan sejuta rumah pada tahun lalu, 2015, hanya tercapai hampir 70 persennya.
Baca Juga :
Tata Ruang Pemda Bantu Jaga Harga Rumah Murah
Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Deddy Permadi, Senin 28 Maret 2016, mengatakan ada beberapa kendala yang membuat pihaknya sulit untuk mencapai target program sejuta rumah.
Pertama, para penerima manfaat yang umumnya adalah Pemerintah Daerah (Pemda) kerap mengusulkan lokasi yang tidak memenuhi persyaratan.
"Mereka usulkan kepada kami suatu lokasi untuk pembangunan rumah susun berdasarkan demand (permintaan). Kalau memenuhi syarat, kami akan bangun di sana, tetapi sayangnya setelah kami tinjau banyak yang tidak lolos verifikasi," ucap Dedi di Kementerian PUPR, Jakarta.
Dia melanjutkan, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang didirikan pengembang kerap dibantu oleh pemerintah lewat pemberian stimulan, seperti penyediaan sarana dan prasana jalan.
Namun sayangnya, seringkali penyediaan jalan diadakan sebelum rumahnya terbangun.
Imbasnya, kata dia, ketika rumah dibangun, maka jalan akan dilewati oleh kendaraan pengangkut alat berat, akhirnya menyebabkan jalan menjadi rusak. Dengan demikian, mau tidak mau pemerintah melalui kementerian PUPR harus mengalokasikan anggaran untuk membetulkannya.
"Nah, sekarang kami upayakan rumahnya jadi dulu, baru kami bangun jalannya. Sebab, ini yang membuat dana program sejuta rumah berkurang dari yang dialokasikan sebelumnya," ucap dia. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia melanjutkan, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang didirikan pengembang kerap dibantu oleh pemerintah lewat pemberian stimulan, seperti penyediaan sarana dan prasana jalan.
