Ini Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi XI
Senin, 28 Maret 2016 - 21:17 WIB
Sumber :
- Arie Dwi Budiawati / VIVA.co.id
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan untuk paket kebijakan ekonomi tahap ke-XI, akan diumumkan pada Selasa, 29 Maret 2016.
Dia mengaku, ada lima hal dalam materi paket kebijakan XI besok. Lima poin itu juga dilaporkan oleh Darmin ke Presiden Joko Widodo. Hanya memang, lanjut dia, bisa saja dikurangi.
"Ada lima kebijakan, saya lihat dulu deh kebanyakan atau enggak," kata Darmin, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 28 Maret 2016.
Salah satu yang akan diatur dalam paket ini adalah masalah dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat kapal di pelabuhan. Masalah ini, menjadi sorotan Presiden Joko Widodo sejak awal menjabat. Hingga reshuffle kabinet jilid I dilakukan karena menteri terkait tidak bisa mengatasi dwelling time.
"Ada yang menyangkut dwelling time, tapi yang urusan prosedur, bukan urusan pelabuhan," jelas Darmin.
Dalam prosesnya, urusan barang masuk atau keluar juga menyangkut 18 kementerian yang ada. Sementara, setiap kementerian memiliki standar yang berbeda apakah barang-barang itu bisa dimasukkan ke jalur hijau atau merah.
"Yang jadi masalah kan yang 18 kementerian, 10 bilang hijau, delapan bilang merah, jadinya merah deh," kata Darmin.
Bahkan, kalaupun ada satu kementerian yang menganggap barang itu merah, sementara lainnya menganggap hijau, maka akan masuk ke jalur merah. Dengan demikian, tidak adanya standar baku ini yang akan diatur ke dalam paket kebijakan ekonomi tahap XI.
"Oleh karena itu, kami menyatukan standarnya. Menyatukan standarnya supaya kalau hijau ya hijau saja, jangan kemudian yang satu bilang ini merah saja, akhirnya tidak jadi dan lama lagi," katanya.
Dia menuturkan, model Indonesia single risk management ini akan diterapkan agar masalah dwelling time bisa ditekan yang saat ini dari enam hari setelah ditekan hingga sekarang bisa di angka empat hari. Presiden Jokowi menginginkan, turun hingga di angka tiga hari.
"Satu risk management, sehingga kalau ada tiap jenis barang masuk, impor atau ekspor terutama impor itu jangan kemudian masing-masing dilepas. Itu harus duduk sama-sama ini hijau atau merah. Sehingga, kalau hijau ya hijau saja. Nah itu akan mengubah dwelling time," jelas mantan Dirjen Pajak ini. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Bahkan, kalaupun ada satu kementerian yang menganggap barang itu merah, sementara lainnya menganggap hijau, maka akan masuk ke jalur merah. Dengan demikian, tidak adanya standar baku ini yang akan diatur ke dalam paket kebijakan ekonomi tahap XI.
