Pemerintah Fokus Bangun Rumah Khusus di Papua

Senin, 28 Maret 2016 - 20:45 WIB
Oleh :
Pekerja menyelesaikan proses pembangunan rumah
Pekerja menyelesaikan proses pembangunan rumah
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin
Photo Mini 1

VIVA.co.id - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan sejuta rumah pada tahun ini akan dilakukan di tempat-tempat yang tinggi angka backlog-nya atau ketersediaan perumahan yang masih minim dibandingkan dengan kebutuhan. Papua menjadi salah satu tempat yang difokuskan, terutama untuk rumah khusus.

Baca Juga :
Rusun Cup, Cara DKI Memanusiakan Mantan Pemukim Ilegal
 
"Paling banyak di tempat yang backlog besar, memang ditujukan paling banyak di Papua, terutama untuk bangun rumah khusus. Karena di sana harga satuannya tinggi, sehingga uang yang terserap di Papua itu lumayan besar, harga materialnya mahal," kata Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Dedi Permadi, di kantornya, Senin, 28 Maret 2016. 
Baca Juga :
Hindari Hal Ini Ketika Beli Rumah Pertama Kali
 
Dia menjelaskan, ada empat jenis rumah khusus yang akan dibangun, yakni rumah khusus nelayan, rumah khusus daerah terpencil atau perbatasan, rumah khusus daerah bencana, dan rumah khusus TNI/POLRI.
Baca Juga :
Tata Ruang Pemda Bantu Jaga Harga Rumah Murah
 
"Jadi, rumah yang sudah kami bangun ini ada yang dari Pemda dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga diharapkan bisa mengurangi backlog. Kemudian untuk rumah di perbatasan, kami akan berikan seperti untuk aparat, seperti rumah dinas," kata dia. 
 
Di samping itu, tambah dia, di wilayah lain yang tersebar di Indonesia, akan difokuskan pembangunan untuk rumah susun yang jumlahnya ditarget mencapai 11.642 unit. 
 
Rinciannya, rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/pekerja sebanyak 7.070 unit, rumah susun untuk TNI/Polri sebanyak 2.080 unit, rumah susun Ponpes 902 unit dan rumah susun mahasiswa sebanyak 1.590 unit.
 
"Di daerah yang lain, kami banyak bangun rumah susun sewa," kata dia. 
 
Dia menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil sensus data backlog (kekurangan perumahan) di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dia menargetkan backlog kepenghunian, kepemilikan dan rumah tidak layak huni akan berkurang dengan adanya program sejuta rumah.
 
"Backlog ini sensusnya akan dikeluarkan BPS pada September, nah ini yang akan kami tunggu," kata dia. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
 
Halaman Selanjutnya