Kepala BPS Takut Anggaran Sensus 2016 Disunat Pemerintah
Senin, 28 Maret 2016 - 15:14 WIB
Sumber :
- VIVAnews/R. Jihad Akbar.
VIVA.co.id - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, menunjukkan kekhawatirannya atas rencana pemerintah melakukan pengetatan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Dia khawatir, perubahan anggaran ke depan akan berdampak pada pemotongan alokasi lembaganya, khususnya untuk pembiayaan sensus ekonomi 2016.
"Jadi lebih dari 90 persen anggaran sensus buat upah. Sampai 31 April kita kerahkan untuk turun ke lapangan dengan upah kontrak sebulan, dari Rp2,4 juta sampai Rp3 juta, tergantung beban kerjanya," kata Suryamin saat bertemu dengan Menteri PPN/Bappenas, Sofyan Djalil, di kantor BPS Pusat, Jakarta Pusat, Senin 28 Maret 2016.
Suryamin mengungkapkan, selain untuk membayar honor tenaga sensus, anggaran sensus yang nilainya Rp2,3 triliun ini juga tak dipakai untuk belanja modal, sehingga tak perlu lagi disunat.
Sebelumnya, anggaran sensus ekonomi BPS telah dipotong pemerintah dari anggaran awal Rp3,7 triliun. Menurutnya, pemotongan anggaran kedua kalinya bisa berpengaruh pada hasil sensus ekonomi, baik waktu maupun kualitas datanya.
"Tolong jangan dipotong, karena hasil akhir secara rinci kita akan keluarkan akhir Desember. Apalagi targetkan data kita sudah akan dipakai dalam pidato Presiden. Karena itu uang memang sangat dibutuhkan," kata dia.
Ia merinci 90 persen anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembayaran honor bagi mitra, supervisi hingga pengolahan data. Ia pun memastikan tidak akan mengalokasikan dana tersebut untuk sarana dan prasarana pendukung
"Kita tidak alokasikan buat infrastruktur seperti komputer dan sebagainya karena kita sudah punya. Jadi tolong Bapak (Sofyan) bantu jangan sampai pemotongan anggaran pengaruh ke kami. Kita ada sekitar 300 ribu orang mitra yang akan kita kerahkan," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tolong jangan dipotong, karena hasil akhir secara rinci kita akan keluarkan akhir Desember. Apalagi targetkan data kita sudah akan dipakai dalam pidato Presiden. Karena itu uang memang sangat dibutuhkan," kata dia.
