Kebakaran LP Bengkulu, Jangan Hanya Salahkan Depkumham

Kondisi Rutan Bengkulu pasca kebakaran dan kerusuhan.
Sumber :
  • Humas Ditjen Pemasyarakatan

VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa tragedi kebakaran di LP Bengkulu sangat memperihatinkan, karena menelan korban jiwa dalam jumlah signifikan.

Ketua DPR Ceritakan Pengalaman Pertemuan di Australia

Ia menyarankan harus ada evaluasi serius terhadap pihak-pihak terkait agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Kita jangan hanya salahkan Depkumham, kalau saya melihat masalah utama di LP adalah tidak sebandingnya jumlah warga binaan dengan jumlah pegawai Lapas. Info yang saya dapat secara nasional saat ini satu pegawai Lapas harus mengawasi sektar 55 warga binaan, tentu tidak akan cukup," ujarnya, Senin 28 Maret 2016.

Komisi VIII: Panwaslu & Polisi Harus Lakukan Tindakan Tegas

Ia menambahkan, kondisi ini semakin arah setelah Menpan RB Yudi Chrisnandi menerapkan moratorium penerimaan CPNS, padahal jumlah warga binaan kasus narkoba terus membludak, hingga saat ini, jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotika sebanyak 29,34 persen dari total penghuni 173 ribu lebih.

"Saya dengar di beberapa daerah seperti  Kabupaten Bogor karena ada LP Cibinong yang baru dan LP Gunung Sindur satu regu pegawai penjaga yang tadinya terdiri dari 15 orang sekarang hanya 9 orang karena sebagian di alihkan ke LP ,LP baru tersebut atau LP anak Bandung dengan isi 189 orang dengan jumlah penjaga 12 orang yang dibagi menjadi 4 regu yang satu regunya beranggota 3 orang jaga keamanan. Ini bahaya sekali, bisa jadi tragedi LP Bengkulu kembali terulang disini," ujarnya.

Fraksi PKB Launching RUU Pendidikan Madrasah dan Ponpes

Ia juga menuturkan, satu-satunya jalan untuk membersihkan LP dari narkoba adalah penambahan signifikan jumlah pegawai LP. Setidaknya quota jumlah pegawai satu berbanding 25 orang, baru pengawasan biar efektif.

"Menpan RB harus buat kebijakan khusus soal LP, sebab jika terus dibiarkan maka LP justru akan menjadi surga bagi pecandu narkoba," katanya.  (rin)

Komisi V DPR apresiasi pembangunan venue Cabor Kano oleh Kementerian PUPR.

Komisi V Harapkan Venue Cabor Kano jadi Objek Wisata

Komisi V DPR harapkan cabor kano jadi objek wisata di Majalengka.

img_title
VIVA.co.id
30 April 2018