Sudah Subsidi BBM Hilang, Kini Mau Dicukai Pemerintah
Kamis, 24 Maret 2016 - 20:02 WIB
Sumber :
- ANTARA/Fanny Octavianus
VIVA.co.id - Pemerintah saat ini tengah menggodok rencana untuk mengenakan cukai untuk bahan bakar minyak (BBM) di tengah masih adanya potensi penerimaan negara yang tersendat. Utamanya, dari sektor pajak.
Baca Juga :
Pertamina Pelajari Rencana PLN Caplok PGE
Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto menegaskan, jika memang pemerintah menerapkan kebijakan tersebut, maka perseroan mau tidak mau bakal menyesuaikan harga BBM. Alasannya, dampak kebijakan itu, implikasinya akan memengaruhi harga jual.
Baca Juga :
Dapat Arahan Menteri BUMN, PLN Bakal Caplok PGE
"Larinya justru akan ke arah harga jual, karena itu tidak akan pas dengan kebutuhan masyarakat," ujar Dwi saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis 24 Maret 2016.
Menurut Dwi, sektor energi memang sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, besaran harga BBM yang ditetapkan tentu memengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli meningkat, artinya roda perekonomian pun berjalan.
"Saya belum tahu, tapi saya pikir mestinya jangan (menerapkan kebijakan tersebut) karena ini kebutuhan masyarakat," kata dia.
Dwi berharap, pemerintah kembali mempertimbangkan rencana tersebut, karena jika benar-benar diterapkan, implikasinya pun akan berdampak negatif.
"Kalau rokok itu sesuatu yang didorong untuk tidak dikonsumsi. Itu sangat tepat. Tapi kalau minyak, masyarakat membutuhkan harga yang dijangkau mereka," ujarnya.
Sebagai informasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan, jika memang nantinya pemerintah menerapkan cukai untuk BBM, maka dampaknya terhadap laju inflasi tidak akan terlalu signifikan.
Meski begitu, sampai saat ini pemerintah masih belum menghitung berapa potensi yang dihasilkan dari penerapan kebijakan tersebut. "Kami belum hitung," kata Suahasil di Kompleks Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dwi berharap, pemerintah kembali mempertimbangkan rencana tersebut, karena jika benar-benar diterapkan, implikasinya pun akan berdampak negatif.
