Pemerintah Diminta Tambah Pasukan Militer di Natuna

Kepulauan Natuna
Sumber :
  • ANTARA/Widodo S. Jusuf

VIVA.co.id – Perairan Natuna kembali memanas dengan pihak militer Tiongkok akhir-akhir ini paska penangkapan kapal nelayan milik Tiongkok. Pemerintah Tiongkok yang mengklaim bahwa nelayannya masih berada di wilayah teritorial Laut China Selatan.

Perkuat Keamanan Laut, Bakamla Segera Punya Markas di Natuna

Anggota Komisi I DPR Marinus Gea mendesak agar pemerintah lebih tegas terhadap klaim pemerintah Tiongkok tersebut?, karena telah mengklaim perairan yang masuk teritorial Indonesia.

"Semua yang melanggar kedaulatan kita dan tni harus tegas," kata Marinus Gea di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 24 Maret 2016.

AUKUS Picu Ketegangan di Laut China Selatan, Ini Dampaknya Bagi RI

Bahkan, politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah agar menambah pasukan militer di perairan Natuna. Hal tersebut menurutnya agar pemerintah Tiongkok bisa menyadari kesalahan bahwa nelayannya telah memasuki wilayah Indonesia.

?"Saya pikur perlu tambahan, kalau bisa ada konsolidasi semua angkatan. Memberikan efek jera katakan lah armada laut China jera. Komisi I DPR kita minta TNI harus keras jangan hanya sekedar negosiasi,"  ujar dia.

Bakamla Ungkap Manuver Coast Guard China di Natuna Ancam Kedaulatan

Selain itu, ia pun mendukung langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan membawa persoalan tersbut ke Perserikatan Bangsa Bangsa? (PBB).

Situasi Laut China Selatan kembali memanas pasca-penangkapan kapal nelayan Tiongkok di wilayah perairan Natuna akhir pekan lalu. Aksi mereka diduga dilindungi aparat Tiongkok yang menyerang kapal patroli milik aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Insiden itu membuat berang Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Luar Negeri langsung melayangkan protes kepada Kedutaan Besar China. Peringatan itu untuk tidak mengganggu kedaulatan NKRI.

Atas insiden tersebut, penjagaan kawasan perbatasan tetap dilakukan oleh TNI, termasuk Lanud Roesmin Nurjadin (RSN) Pekanbaru.  (rin)

Wakil Menteri Kelautan Indonesia Arif Havas Oegroseno menunjuk lokasi Laut Natuna Utara pada peta baru Indonesia saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Indonesia, 14 Juli 2017. (Reuters: Beawiharta)

China Protes Pengeboran Minyak di Laut Natuna, Minta RI Berhenti

Para pemimpin Indonesia memilih tetap diam untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan China.

img_title
VIVA.co.id
2 Desember 2021