Pemerintah Diminta Tambah Pasukan Militer di Natuna
- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Perairan Natuna kembali memanas dengan pihak militer Tiongkok akhir-akhir ini paska penangkapan kapal nelayan milik Tiongkok. Pemerintah Tiongkok yang mengklaim bahwa nelayannya masih berada di wilayah teritorial Laut China Selatan.
Anggota Komisi I DPR Marinus Gea mendesak agar pemerintah lebih tegas terhadap klaim pemerintah Tiongkok tersebut?, karena telah mengklaim perairan yang masuk teritorial Indonesia.
"Semua yang melanggar kedaulatan kita dan tni harus tegas," kata Marinus Gea di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 24 Maret 2016.
Bahkan, politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah agar menambah pasukan militer di perairan Natuna. Hal tersebut menurutnya agar pemerintah Tiongkok bisa menyadari kesalahan bahwa nelayannya telah memasuki wilayah Indonesia.
?"Saya pikur perlu tambahan, kalau bisa ada konsolidasi semua angkatan. Memberikan efek jera katakan lah armada laut China jera. Komisi I DPR kita minta TNI harus keras jangan hanya sekedar negosiasi,"Â ujar dia.
Selain itu, ia pun mendukung langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan membawa persoalan tersbut ke Perserikatan Bangsa Bangsa? (PBB).
Situasi Laut China Selatan kembali memanas pasca-penangkapan kapal nelayan Tiongkok di wilayah perairan Natuna akhir pekan lalu. Aksi mereka diduga dilindungi aparat Tiongkok yang menyerang kapal patroli milik aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.
Insiden itu membuat berang Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Luar Negeri langsung melayangkan protes kepada Kedutaan Besar China. Peringatan itu untuk tidak mengganggu kedaulatan NKRI.
Atas insiden tersebut, penjagaan kawasan perbatasan tetap dilakukan oleh TNI, termasuk Lanud Roesmin Nurjadin (RSN) Pekanbaru. (rin)
China Protes Pengeboran Minyak di Laut Natuna, Minta RI Berhenti
Para pemimpin Indonesia memilih tetap diam untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan China.
