Pemerintah Targetkan Rp50 Triliun dari Pariwisata
Rabu, 23 Maret 2016 - 21:34 WIB
Sumber :
- pulau-komodo.com
VIVA.co.id
- Pemerintah terus bebenah mengembangkan potensi pariwisata nasional. Saat ini, Ada 10 destinasi wisata yang akan fokus dikembangkan sampai 2019.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tujuh Hotel dengan Layanan Paling Mewah
Tenaga Ahli Bidang Regional Development, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Bambang Susanto Priyohadi mengatakan, pengembangan sektor pariwisata berpotensi mendatangkan devisa negara sebesar Rp30 triliun-Rp50 triliun.
"Proyeksi kita 2019 harus naik kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 20 juta (per tahun), kalau segitu bisa menyumbang Rp30 triliun sampai Rp50 triliun," kata Bambang dalam diskusi di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2016.
Menurut dia, selama ini sektor pariwisata belum terlalu berkembang karena pembelanjaan negara terlalu tersebar dan tidak fokus terhadap suatu destinasi wisata.
Untuk itu, pemerintah saat ini menetapkan 10 destinasi wisata potensial yang akan dikembangkan hingga 2019. Di bawah koordinasi Kemenko Maritim, lima kementerian akan terlibat yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perhubungan.
"Lima kementerian akan terlibat dalam pengembangan yaitu melalui perbaikan infrastruktur seperti jalan dan bandara, pemangkasan perijinan, pembangunan tourist resort, dan promosi pariwisata," ujarnya menambahkan.
Adapun 10 lokasi wisata tersebut yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang-Belitung, Tanjung Lesung-Banten, Pulau Seribu-Kota Tua, Candi Borobudur, Bromo-Tengger, Lombok (Mandalika), Labuhan Bajo (Flores), Wakatobi dan Morotai.
(mus)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Untuk itu, pemerintah saat ini menetapkan 10 destinasi wisata potensial yang akan dikembangkan hingga 2019. Di bawah koordinasi Kemenko Maritim, lima kementerian akan terlibat yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perhubungan.
