Pemerintah Harus Studi Pengelolaan Transportasi Online
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan antara transportasi umum konvensional dan transportasi umum berbasis aplikasi (online).
Ia mengaku tidak ingin modernitas dalam hal transportasi umum akan mematikan transportasi umum yang telah ada sebelumnya.
"Negara harus lebih cerdas memantau jangan sampai perkembangan sektor modern mematikan sektor tradisional. Bluebird dan kawan-kawan itu sektor tradisional, mereka sudah berbisnis itu berpuluh-puluh tahun. Sekarang tiba-tiba orang dengan aplikasi dia komando semua yang punya mobil jadi pengusaha-pengusaha," ujar Fahri di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 22 Maret 2016.
Ia juga mengatakan, pemerintah harus memiliki rencana yang jitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena saat ini menurut Fahri, dengan perkembangan zaman maka akan juga ada perkembangan bisnis baru yang tidak dapat dicegah.
"Negara harus punya imajinasi untuk melacak efek satu platform. Terutama yang terkait dengan pelayanan publik, atau infrastuktur publik," katanya.
Lebih jauh Fahri juga mengatakan, pemerintah harus melakukan studi terkait pengelolaan transportasi tersebut. Pasalnya, sebelum mengesahkan operasional transportasi online, Kementerian terkait harus tahu konsekuensi dari hal itu semua.
"Kementerian terkait harus tahu konsekuensinya. Bahwa dengan sistem online maka izin operasional akan dimiliki semua orang, semua orang yang mempunyai mobil," katanya.
Politisi PKS ini juga mengatakan, bahwa negara harus dapat menjadi penengah antara transportasi konvensional dan transportasi online. Seperti contohnya, lanjut Fahri, dimulai dari sistem kepemilikan taksi yang tidak boleh hanya dikuasai pemodal besar.
"Jangan taksi dikuasai oleh pemodal besar, taksi mesti mulai dikuasai setiap orang. Jadi supir taksi itu bisa menjadi pemilik taksi. Sehingga bisa daftar ke aplikasi itu, dia bisa peserta itu," katanya. (rin)
Jokowi Marah hingga Ancaman Reshuffle, Salah Siapa?
Penanganan covid-19 dianggap menjadi tanggung jawab presiden
