Anggota DPR: Pemerintah Sibuk Saling Lempar Tanggung Jawab

Mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam Haryani.
Sumber :
  • Antara/ Ujang Zaelani

VIVA.co.id – Anggota Komisi V DPR RI Miryam S. Haryani melihat persoalan angkutan umum berbasis aplikasi adalah persoalan yang sederhana dan sama sekali tidak rumit. Menurutnya kunci dari masalah ini adalah soal keberanian dan ketegasan saja dari pemerintah.

Anies Pilih Temui Warga, Ketimbang Ikut Rapat di DPR Soal Banjir

"Saya kira pemerintah seharusnya bisa belajar dari kasus ojek berbasis aplikasi kemarin, sehingga polemik yang seperti ini tidak terulang lagi," ujarnya, Selasa 22 Maret 2016.

Ia menuturkan, masalah yang muncul hari ini diakui atau tidak merupakan imbas dari ketidakberdayaan pemerintah terhadap rakyatnya.

DPR RI Tetapkan Daftar Nama Anggota Komisi dan AKD

"Coba perhatikan saja pada kasus ojek dulu pemerintah dalam hitungan jam mampu menarik kembali kebijakannya akibat adanya penolakan keras dari masyarakat melalui sosial media terkait penolakan pemblokiran ojek berbasis aplikasi," ucap politisi Hanura ini.
Ia menambkan, celah itu yang saya kira hari ini sedang coba dijalankan oleh angkutan umum berbasis aplikasi, sehingga wajar jika kemudian angkutan umum konvensional melakukan demontrasi.

"Sejauh ini pemerintah hanya sibuk saling lempar tanggungjawab terkait penanganannya, padahal saya sudah berulangkali sampaikan bahwa masalah ini akan selesai jika pemerintah mengeluarkan peraturan apa itu dalam bentuk PP atau Perppu guna menyelesaikan polemik antara angkutan umum konvensional dan berbasis aplikasi," katanya.  (rin)

Komisi V Harapkan Venue Cabor Kano jadi Objek Wisata
Presiden Jokowi dan Anies Baswedan

Tak Hadir RDP Banjir, DPR Bandingkan Sikap Anies dan Jokowi

Komisi V merasa kecewa karena Anies Baswedan tak datang.

img_title
VIVA.co.id
26 Februari 2020