Komisi V Dukung Masterplan Pengembangan Bandara Fatmawati

Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia
Sumber :

VIVA.co.id – Komisi V DPR mendukung masterplan pengembangan Bandara Fatmawati  Bengkulu menjadi bandara yang memenuhi persyaratan. Dalam artian, bandara ini dapat  memenuhi standar agar pesawat yang lebih besar bisa mendarat.

Meskipun saat ini secara keamanan belum layak, karena hanya memiliki panjang landasan pacu 2250 meter dan  tepi sisi 75 meter.

"Kami di Komisi V memberikan dukungan besar kepada Kemenhub terutama, atas masterplan untuk pengembangan Bandara ini. Selain itu, daerah ini dikatakan sebagai First Lady dari Presiden RI pertama. Menurut saya ini penting sebagai bentuk penghargaan kita atas perjuangan berdirinya republik ini," kata Anggota Komisi V Yoseph Umarhadi saat diskusi kunjungan kerja bersama otoritas bandar udara di Bengkulu, Senin  21 Maret 2016.

Selain itu, tambah Yoseph, perluasan bandara ini juga diperlukan dalam rangka mitigasi bencana. Sehingga bandara ini bisa menjadi landasan pacu pesawat berbadan lebar, bisa juga digunakan untuk keberangkatan jamaah haji.

Untuk anggaranya, lanjut politisi F-PDIP ini, karena bandara ini dibawah Kemenhub, diusulkan dari APBNP sekitar Rp210 milyar.

"Kita berharap Pemprov juga ikut menyumbang, jangan juga berpaku sejauh mana besaran nilainya. Paling tidak kita berharap penyediaan lahannya tidak bermasalah, dana bisa dari pusat.
Saya mengusulkan agar mencoba menggandeng swasta, barangkali ada yang mau. Namun menurut Kemenhub bandara ini masih rugi," ujarnya.

Kedepan, menurut Yoseph, anggarannya akan diperjuangkan, yang penting mereka bisa meyakinkan Komisi V saat raker. Walaupun dari persentasi tadi sudah cukup meyakinkan. Dengan keberadaan bandara ini perlu mendapatkan perhatian dalam membuka pertumbuhan ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia menyimpulkan, dari hasil pemaparan yang disampaikan Kepala UPT Bandar Udara, kebijakan pengembangan bandara sebelumnya tanpa master plan. Pasalnya, panjang runway pesawat tidak sesuai standar jika ingin pesawat berbadan lebar mendarat. Seharusnya dari awal dibangun sudah direncanakan, karena pengembangan sekarang menjadi terkendala lahan.

"Dari pertemuan ini kita mendapatkan bahwa perlu adanya masterplan, alhamdulillah sekarang sudah ada dan telah disahkan oleh Kemenhub. Kita ingin mendorong Pemda lebih cepat mewujudkan lahan dan kita akan menganggarkan infrastruktur yang dibutuhkan," katanya.

Sedangkan, lanjut Yudi, untuk pengembangan Bandara Perintis seperti Enggano juga sudah masuk kedalam rencana strategi Kementerian Perhubungan.

PKS: Pemerintah Harus Tindak Mafia Minyak Goreng, Jangan Lama-lama

"Bandara perintis menurut saya, yang penting adalah  teknologi pendeteksi cuaca disana, yang dengan cepat dapat memberikan informasi cuaca. Karena kalau tidak ada informasi cuaca akan gambling dan berbahaya juga," ujarnya.

Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara, Yufridon Gandos menerangkan, selain memperluas runway, dari segi pelayanan juga akan dibangun terminal penumpang tambahan. Lalu dari segi keamanan juga akan dibangun pagar tambahan dan cctv, sedangkan untuk keselamatan adanya pengadaan pakaian rescue tahan api.

Warga Rebutan Migor, PKS: Ibarat Pepatah Tikus Mati di Lumbung Padi

Selain itu, kata Gandos, potensi bandar udara ini sangat besar, saat lebaran  saja total mencapai 1000 penumpang, saat liburan dapat lebih tinggi mencapai 2000 orang. Namun, saat ini masih terkendala minimnya waktu penerbangan, Garuda Indonesia saja hanya 2 kali penerbangan dalam satu hari.

"Saya berharap dengan bantuan Komisi V DPR, tahun ini bisa terealisasi dengan memasukkan anggaran ini di APBNP," katanya.

Isu Penundaan Pemilu, Mardani: Presiden Harus Jelas dan Tegas Sikapnya

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas, Pemprov Bengkulu.

Serta Anggota Komisi V Budi Yuwono, Sudjadi, Sadarestuwati, Gatot Sudjito, Daniel Mutaqin Syafiudin, Syahrulan Pua Sawa, Musa Zainuddin, Fathan dan Mahfudz Abdurrahman. (www.dpr.go.id)

Presiden Jokowi Bersama Sejumlah Menteri di Tempat Kemah Titik Nol IKN

Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN

Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.

img_title
VIVA.co.id
15 Maret 2022