Respons Kemenhub Soal Rencana Demo Sopir Taksi

Senin, 21 Maret 2016 - 15:19 WIB

Oleh :

Fikri Halim,

Demo sopir taksi

Sumber :

TMC Polda Metro Jaya

VIVA.co.id - Unjuk rasa oleh paguyuban sopir taksi direncanakan akan digelar pada Selasa, 22 Maret 2016, untuk menolak adanya aplikasi transportasi online GrabCar dan Uber.

Baca Juga :

Aksi Pengemudi Taksi Online Protes SIM Khusus

Pelaksana Tugas (plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, merespons bahwa unjuk rasa tersebut tidak perlu dilakukan. Dia mengatakan, setiap masalah tentu perlu dan akan dicarikan jalan keluar.

Baca Juga :

Respons KMP Rafelia II, Kemenhub Terbitkan 5 Aturan Baru

"Tidak perlu demolah, yang penting apa yang menjadi aspirasinya bisa dicarikan jalan keluar," kata Sugihardjo, ditemui di Kantor Kemenhub, Senin, 21 Maret 2016.

Baca Juga :

Organda: Seluruh Angkutan Umum Bakal Berfasilitas AC

Sugihardjo yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemenhub, menegaskan pihaknya selalu mendukung perkembangan teknologi dan informasi. Menurutnya, pada era sekarang, masyarakat tidak bisa meninggalkan inovasi atau perkembangan informasi dan teknologi.

"Dari dulu sampai sekarang kan Kementerian Perhubungan sangat mendukung aplikasi, karena itu suatu keniscayaan. Dengan sistem itu, kami lihat contoh Pak Jonan (Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan) saat menjabat sebagai Dirut PT KAI, dengan kereta api berhasil karena itu aplikasi IT, dengan sistem ticketing online. Jadi kami sangat mendukung aplikasi," kata dia.

Dia menjelaskan, gambaran persoalannya bukanlah mengenai transportasi online dan konvensional lagi, melainkan persoalannya adalah di sisi legal dan ilegal.

"Jadi bukan itu isunya. Kalau soal online, ya kami dukung, masa segala sesuatu yang memudahkan masyarakat kami larang, ya enggak boleh. Jadi bukan isu mengenai aplikasi," kata dia.

Dia menegaskan, mengenai surat rekomendasi yang dilayangkan oleh Menteri Jonan kepada Menkominfo, bukanlah terkait aplikasi, melainkan lebih kepada kriteria izin transportasi yang dalam hal ini adalah legal dan ilegal.

"Isu transportasinya bukan konvensional dan online, tetapi legal dan ilegal. Kami harus satu bahasa dalam melayani masyarakat," kata dia. (one)

Baca Juga :

Halaman Selanjutnya