Demokrat: Iuran BPJS Naik, Berarti Pemerintah Liberal
- VIVA.co.id/ Al Amin
VIVA.co.id – Komisi IX meminta, pemerintah siap untuk menutup defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh pemerintah. Misalnya, pemerintah menunda proyek infrastruktur.
"Kalau negara defisit atau kekurangan anggaran, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) harus siap menanggulangi," kata Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, usai diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 19 Maret 2016.
Dede mengatakan, pemerintah bisa saja menunda proyek-proyek infrastruktur dan mengalihkan dananya untuk menutup defisit tersebut.
"Proyek infrastruktu saja ditunda. Sekarang, kan, nilai (proyeknya) ratusan triliun rupiah. Sehatkan dulu masyarakatnya. Ketika dia sehat, dia bisa sekolah (atau) bekerja. Setelah itu, dia bisa melakukan hal-hal yang lain," katanya menambahkan.
Menurut dia, kesehatan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Dia keberatan apabila ada kenaikan iuran yang akan diberlakukan bulan depan."Indonesia itu bukan negara yang liberal. Kalau ada kenaikan iuran, sama saja dengan memberikan kepada pasar. Bebannya diberikan kepada masyarakat."
(mus)
Derita PSK Manado Tak Ikut BPJS
Mereka diperlakukan diskriminatif, termasuk soal BPJS.
