Ratusan Hektare Lahan Proyek Kereta Cepat Belum Dibebaskan

Kamis, 17 Maret 2016 - 13:19 WIB
Oleh :
Direktur Utama KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan,.
Direktur Utama KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan,.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fikri Halim
Photo Mini 1

VIVA.co.id - Pembebasan lahan untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus dilakukan. Tanah seluas 600 hektare yang harus dibebaskan merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi pelaksana mega proyek tersebut. 

Baca Juga :
Sebagian Pelabuhan di Indonesia Akan Diswastanisasi
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, untuk pembebasan sisa lahan tersebut diperkirakan menelan anggaran sebanyak Rp3 triliun. 
 
Baca Juga :
Terminal 3 Beres, Terminal 1 dan 2 Soeta Segera Direnovasi
"Kami masih butuh untuk membebaskan lahan sekitar 600 hektare, untuk kebutuhan dana, sekitar Rp3 triliun lah," kata Hanggoro di Jakarta, ditulis 17 Maret 2016.
 
Baca Juga :
Menhub Klaim Terminal 3 Bisa Saingi Bandara Tercanggih
Ia mengatakan luas lahan 600 hektare tersebut akan dibeli oleh perusahaan yang nantinya akan diserahkan kepada negara setelah masa konsesi habis yaitu selama 50 tahun, dihitung sejak tanggal 31 Mei 2019.
 
"Awalnya sebenarnya 530-an hektare tapi karena kita akan menggunakan tanah hutan produksi di wilayah Karawang kita harus mengkompensasi seluas 2 kali lipatnya, sehingga menjadi 600-an hektare, Itu yang akan kita beli," kata dia. 
 
Ia mengatakan, proses pembebasan lahan saat ini masih terus dilakukan. Namun, perusahaan belum bisa menyebutkan berapa luas lahan yang telah di bebaskan. Sebab, masih dalam proses pendataan.
 
"Semua masih pendataan, semua kabupaten kota, kami masih mendata dari masing-masing pemilik pemilik, ini masih dalam proses semua," kata dia.
 
Mengenai target yang diberikan Kementerian Perhubungan, bahwa kereta ini harus dapat beroperasi pada 31 Mei 2019, dia yakin akan tercapai. Keterlambatan dimulainya proyek setelah groundbreaking selama dua bulan ini akan dikejar dengan cara penambahan tenaga kerja dan peralatan konstruksi.
 
"Artinya kita harus bekerja ekstra keras, mungkin nambah personil nambah peralatan, sehingga itu bisa kita kejar sampai awal 2019 selesai, kemudian ada tes komisioning, kita harus dapatkan sertifikasi dari dirjen perkeretaapian sehinga diharapkan akhir mei 2019 bisa diselesaikan, dan beroperasi," tutur dia.
 
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Awalnya sebenarnya 530-an hektare tapi karena kita akan menggunakan tanah hutan produksi di wilayah Karawang kita harus mengkompensasi seluas 2 kali lipatnya, sehingga menjadi 600-an hektare, Itu yang akan kita beli," kata dia. 
Halaman Selanjutnya