Jokowi Minta Aturan Perizinan Terus Dibenahi

“Saya pernah sampaikan bahwa tahun 2016 kita masih pada peringkat 109 dari 189 negara yang disurvei dalam rangka kemudahan berusaha, ease of doing business, ” kata Presiden Jokowi, dikutip pada laman Sekretariat Kabinet, Rabu 16 Maret 2016. 

 

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengingatkan posisi tersebut jauh dari bahkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura di posisi pertama, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90, Filipina posisi 103. 

 

”Dan kita, saya ulang 109, ” kata Presiden.

 

Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan, perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah pembenahan menyeluruh dari seluruh aspek perizinan, baik yang berkaitan dengan pendirian bangunan, izin lingkungan, izin gangguan.

 

Jokowi menyarankan, agar prosedur perizinan tersebut dapat digabung dalam satu kertas, agar semangat deharmonisasi yang ingin dicapai menjadi mudah, jelas, dan terintegrasi dengan baik.  

 

“Saya minta deharmonisasi antara izin lingkungan dan izin gangguan yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah daerah,” tegasnya. 

 

Dia menjelaskan, harmonisasi perizinan ukan berarti menghilangkan fungsi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.