Tax Amnesty, IMF Dituding Takut Kehilangan Pengaruh di RI
Rabu, 16 Maret 2016 - 11:49 WIB
Sumber :
- REUTERS/Stephen Jaffe
VIVA.co.id - Dana Internasional Moneter atau International Moneter Fund (IMF) mengaku ragu akan efektivitas dari rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), karena diyakini tidak akan meningkatkan penerimaan negara.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, sikap skeptis yang disuarakan IMF didasari oleh motif untuk tetap mempertahankan ketergantungan Indonesia atas pinjaman (soft loan) kepada lembaga tersebut.
Bahkan, menurutnya, Bank Dunia pun memiliki pandangan yang sama dalam menyikapi rencana penerapan tax amnesty.
"Ada satu nuansa, dimana mereka khawatir kehilangan pengaruh dari Indonesia. Ada kecenderungan di sana," ujar Prastowo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Maret 2016.
Prastowo mengakui, Indonesia memang sampai saat ini masih bergantung dengan IMF maupun Bank Dunia, bahkan terkesan menikmati apa yang ditawarkan oleh kedua lembaga internasional tersebut dalam proyek reformasi administrasi.
"Di era Pak Jokowi (Joko Widodo), kita sebenarnya sudah tidak terlalu bergantung dengan pinjaman-pinjaman itu," katanya.
Menurutnya, sikap yang ditujukan oleh IMF maupun Bank Dunia terbilang sangat terlambat. Padahal, rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan tax amnesty sudah dihembuskan sejak lama.
Jika kedua lembaga itu melancarkan sikapnya waktu itu, tentu hal ini akan jadi pertimbangan.
"Pemerintah tidak mungkin mundur soal tax amnesty, karena kredibilitas dipertaruhkan di sini," tuturnya.
Karena itu, Prastowo mengingatkan agar pemerintah berhati-hati atas sikap yang ditujukan oleh kedua lembaga tersebut.
"Mereka memang khawatir. Tapi itu bisa menjadi kunci mereka masuk mendampingi kita untuk tax amnesty. Ini sangat mungkin," tegas Prastowo.
Sebagai informasi, Kepala Misi IMF untuk Indonesia, Luis E. Breuer, menyatakan bahwa penerapan tax amnesty di beberapa negara terbukti kurang berhasil mengakselerasi penerimaan negara. Kejadian ini, dikhawatirkan akan terjadi di Indonesia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
