Menkominfo Enggan Blokir Grab dan Uber

Rudiantara menuturkan, aturan bisa ditata sedemikian rupa sehingga sama-sama memberikan manfaat tanpa merugikan pihak mana pun. 

 

Dia mengatakan, jika jumlah angkutan transportasi memang terlalu banyak, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan seperti dimoratorium sementara. "Bisa saja kalau jumlah angkutannya banyak nanti dimoratorium sementara," kata dia. 

 

Dia mencontohkan, bahwa kasus ini bisa diperlakukan sama dengan industri telekomunikasi, di mana aturan diberlakukan untuk membatasi jumlah operator yang ada. Dengan demikian, antara suplai dan demand akan menjadi lebih terkendali. 

 

"Agar jangan sampai over license (aturan yang berlebihan), karena kalau over licence membuat industri tidak sustainable, karena izinnya terlalu banyak, akibatnya pasti ke supir taksinya. Tapi, kalau under licence yang kasihan masyarakat juga, karena terjadi asimetrik antara suplai dengan demand, jadi peran pemerintah harus steping di situ," kata dia. 

 

Dia menambahkan, pemerintah akan mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah ini. Kini, dia sedang mencari apa yang menjadi pemicu pertikaian antara pengusaha angkutan berbasis online dengan angkutan konvensional.

 

"Jadi jangan dibentur-benturkan dululah, kita harus cari permasalahannya di mana. Kalau taksinya berlebihan, kita bicara dengan dinas, kita bicara dengan Kementerian Perhubungan, bagaimana caranya membatasi sementara dulu," katanya dia.