Dana Perumahan di Indonesia Butuh Rp500 Triliun per Tahun

Kamis, 10 Maret 2016 - 13:43 WIB
Oleh :
Pekerja menyelesaikan proses pembangunan rumah
Pekerja menyelesaikan proses pembangunan rumah
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin
Photo Mini 1

VIVA.co.id - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus, mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia mencapai Rp500 triliun per tahun. 

Baca Juga :
Program Sejuta Rumah Melambat
“Diperkirakan dana awal yang dapat terkumpul dalam program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)  sebesar Rp50 triliun, tetapi untuk kebutuhan perumahan per tahunnya dibutuhkan dana sebesar Rp500 triliun," ujar  Maurin, dikutip pada dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 10 Maret 2016. 
 
Baca Juga :
Tax Amnesty Bisa Picu Naiknya Harga Rumah Murah
Dia memperkirakan, ke depan membeli rumah atau pemenuhan kebutuhan perumahan akan semakin sulit.
 
Baca Juga :
Komite Tabungan Perumahan Rakyat Segera Dibentuk
“Dalam melihat masalah perumahan, kita harus memperluas wawasan seperti apakah masalah perumahan itu. Masalah perumahan pasti jauh lebih sulit dari sekarang dan tidak bisa ditangani dalam jangka waktu pendek. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Tapera dan program sejuta rumah untuk menangani masalah perumahan," ungkap Maurin. 
 
Sementara itu, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Eddy Hussy, menyanggupi untuk membantu mewujudkan program sejuta rumah. 
 
“Kami merasa terpanggil untuk membangun perumahan bersubsidi. Untungnya memang sedikit, tapi ini adalah suatu kewajiban dan kami juga melihat ada potensi bisnis di situ. Karena itu, REI siap membantu membangun perumahan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) apabila ada demandnya," ujar Eddy.
 
Maurin menambahkan, salah satu faktor kunci yang dapat membantu mewujudkan program sejuta rumah adalah sinergitas. 
 
“Permasalahan perumahan tidak hanya bisa diselesaikan pengembang saja, harus ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan stakeholder lainnya," kata Maurin. 
 
Maurin mengungkapkan, kesiapannya untuk menghadapi kemungkinan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang–Undang Tapera.
 
“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga DPR RI siap untuk mempertahankan Undang–Undang Tabungan Perumahan Rakyat, apabila di kemudian hari adanya gugatan dari pihak luar. Hal ini dikarenakan UU Tapera merupakan amanat dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR," tegasnya. 
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Eddy Hussy, menyanggupi untuk membantu mewujudkan program sejuta rumah. 
Halaman Selanjutnya