Pemerintah Harus Responsif Cegah Kebakaran Hutan di Riau
VIVA.co.id – Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar meminta pemerintah resposif terhadap penetapan siaga darurat kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di Provinsi Riau. Penetapan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau, setelah lima Kabupaten menetapkan siaga darurat.
"Kita tidak mau bencana karlahut yang parab sepanjang tahun 2015 terulang kembali ditahun ini. Pemerintah harus segera melakukan mitigasi bencana dan respon cepat terhadap penetapan siaga bencana di Provinsi Riau,” ujar Rofi Munawar di Komplek Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa 8 maret 2016.
Penetapan siaga darurat ini disampaikan langsung Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, dalam rapat koordinasi Karlahut, di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (7/3/2016). Rapat Koordinasi Karlahut ini dihadiri, Danrem Riau, Danlanud, Kapolda dan Pangdam I Bukit Barisan serta jajaran BPBD Kabupaten.
Rofi yang merupakan legislator dari daerah pemilihan (dapil) VII ini menjelaskan, bencana karhutla pada dasarnya bukan kejadian yang tiba-tiba, namun dapat diprediksi dan diantisipasi. Langkah Pemprov Riau menetapkan siaga bencana patut diapresiasi, karena secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif terhadap perkembangan terkini terkait daerahnya.
"Kebakaran hutan dan lahan selain karena faktor lingkungan. faktor lainnya disebabkan oleh prilaku manusia yang secara sengaja maupun tidak melakukan pembakaran. Karenanya usaha pencegahan secara preventif sangat perlu dilakukan sejak sedini mungkin," ujar salah satu anggota Panja UU Ilegal Logging dan Kerusakan Hutan ini.
Wakil Ketua Inbang Fraksi PKS DPR RI ini meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti status siaga bencana ini dengan melakukan koordinasi dengan pihak Pemrov Riau maupun mempersiapkan dukungan penuh Badan Nasioan Penanggulangan Bencana (BNPB). Dirinya juga menyarankan, agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) agar segera menurunkan satuan tugas (satgas) untuk mengatasi masalah ini.
"Respon pemerintah akan sangat menentukan terhadap bencana karhutla di Indonesia. Kondisi ini sebenarnya sudah disadari jauh-jauh hari, karena fenomena alam el nino yang berkepanjangan akan diprediksi akan kembali terjadi di tahun 2016," kataas Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV Fraksi PKS DPR RI.
Berdasarkan keterangan Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi keberadaan 18 titik panas yang tersebar di lima Kabupaten di Provinsi Riau, Rabu (2/3). Adapun sepanjang awal tahun 2016, kepolisian Daerah Riau menyatakan 222,5 hektare lahan di delapan kabupaten terbakar. (rin)
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
