Jepang Incar Infrastruktur RI Meski Gagal di Kereta Cepat

Senin, 7 Maret 2016 - 15:49 WIB
Oleh :
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fikri Halim
Photo Mini 1

VIVA.co.id -  Groundbreaking pembangunan proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta - Bandung sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi di Kebun Teh Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Bandung Barat beberapa waktu yang lalu.

Baca Juga :
Din Syamsuddin Raih Penghargaan dari Pemerintah Jepang
 
Nantinya, proyek ini akan dibiayai secara mandiri atas kerja sama konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, dengan konsorsium China Railways dengan skema business to business (b to b) dengan nilai investasi pembangunan mencapai US$5,57 miliar.
Baca Juga :
Cara Dion Wiyoko Mengejar Cinta Pamela Bowie di Jepang
 
Ketua Asosiasi Pengusaha Jepang Distrik Kansai (Kansai Economic Federation/Kankairen) Shosuke Mori mengakui negaranya belum beruntung untuk mendapatkan proyek tersebut, karena pada saat itu pemerintah lebih memilih China untuk menggarap proyek itu.
Baca Juga :
Reuters Klarifikasi Berita Rini Soal Kasus Korupsi China
 
"Memang untuk kereta cepat, Jepang bisa dikatakan belum beruntung  mendapatkan proyek itu," ujar dia saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin 7 Maret 2016.
 
Mori mengatakan, pertemuannya dengan Menko Darmin memang tidak secara spesifik membicarakan proyek kereta cepat. Namun ia menegaskan, Kankairen telah menyatakan kesiapannya membantu Indonesia untuk menggarap sejumlah proyek infrstruktur yang tengah digenjot pemerintah.
 
"Masih banyak bidang infrastruktur di Indonesia. Jadi, perusahaan Jepang sudah siap membantu," katanya.  
 
Sebagai informasi, pemerintah memang sebelumnya telah menolak proposal yang diajukan oleh Jepang terkait dengan skema pembangunan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung, karena harus melibatkan kas keuangan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 
Sementara proposal yang diajukan China, yakni tanpa adanya jaminan utang dari pemerintah Indonesia, maupun melibatkan APBN. Hal ini yang pada akhirnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk memilih negeri Tirai Bambu sebagai pemenang tender proyek tersebut.
 
Namun, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga sempat menyatakan kekecewaannya pasca proposal yang diajukan tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia. Ia pun meragukan kelayakan proposal China yang menjamin tidak adanya keterlibatan pada APBN.
 
"Saya secara jujur mengatakan kepada delegasi Indonesia bahwa ini sangat disesalkan. Ini tidak umum (proposal yang diajukan China). Saya ragu (proyek) ini akan sukses," ujar Suga kepada media Jepang beberapa waktu yang lalu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
 
Halaman Selanjutnya