DPRD Maluku Protes Usul SKK Migas-Bappenas Soal Blok Masela

"Walaupun ini masih sebatas ide dari SKK Migas-Bappenas, tapi kami akan membicarakannya secara serius dengan mengundang pakar," kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae, di Ambon, Senin, 7 Maret 2016. 

 

Edwin beralasan, dana tersebut mestinya dikelola secara mandiri oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat-Maluku Barat Daya. 

 

Dengan demikian, tuturnya, tidak perlu ada badan khusus lagi sebagaimana yang direncanakan. 

 

"Kami mampu mengelola anggaran itu, jangan dibuat seolah-olah kami tidak siap atau tidak mampu, itu salah," ucap Edwin.  

 

Dia menuturkan, pihaknya mempersilahkan pembentukan badan khusus, tetapi tidak untuk pengelolaan dana pengembangan Blok Masela.

 

Sebab, pembentukan badan khusus bisa berdampak tidak baik dalam kaitan dengan pengkoordinasian pembangunan di Maluku.

 

"Anggaran sebesar Rp5 triliun itu kalau ditransfer langsung ke daerah dan dikelolah melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) akan sangat strategis untuk pengembangan Maluku ke depan. Dan tidak tumpang tindih. Kami punya SKPD (surat ketetapan pajak daerah) teknis. Ada perikanan, infrastruktur, pertanian, dan lain-lain. Kami siap, pemerintah provinsi dan kabupaten juga yang tahu kebutuhan serta potensi daerahnya," ungkap Edwin. 

 

Politisi PDIP itu menjelaskan, kalaupun di kemudian hari badan khusus ini dibentuk tanpa adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten, dikhawatirkan akan bermasalah.

 

"Siapa menjamin pusat yang bisa. Prinsipnya, kami tidak setuju ada badan khusus lagi. Entah di tingkat pusat atau di daerah, yang terbaik itu kalau dana itu langsung masuk di APBD," katanya. 

 

Sebagaimana dikabarkan, saat Blok Masela sudah mulai produksi, ada sebagian anggaran dari hasil penjualan gas disisipkan untuk program-program pemberdayaan masyarakat sekitar.